 |
| Dok. Istimewa |
Permintaan maaf itu diminta oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Serang Zaldi Dhuhana, saat aksi Jilid II peringatan HUT ke-500 Kabupaten Serang di Pendopo Bupati Serang, Senin, 12 Oktober 2026.
Alasan Pemkab Serang meminta maaf karena pada aksi pertama, mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Serang menyoret lantai Pendopo Bupati Serang dengan lumpur.
"Jadi intinya saya dapat pesan dari pak wakil bupati, Teman-teman himpunan mahasiswa serang diminta untuk minta maaf dulu. Selama teman-teman belum menyampaikan maaf maka ibu Bupati dan wakil bupati tidak akan menemui teman-teman," ujarnya.
Namun permintaan itu ditolak tegas oleh Hamas karena menurut Hamas yang harusnya meminta maaf adalah pejabat Pemkab Serang karena dinilai gagal dalam mengurus daerah.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Hamas Bonsu, menyatakan sikap bahwa pihaknya tidak akan meminta maaf. Menurutnya, aksi menyoret lantai dengan lumpur merupakan simbol protes.
"Mencoret lantai dengan lumpur merupakan simbol karena Pemkab Serang tidak mengatasi persoalan tambang dan truk tambang di Bojonegara-Puloampel," ujarnya.
Langkah tersebut dinilai menggambarkan Pemkab Serang yang anti kritik dan tidak aspiratif terhadap aspirasi yang disampaikan mahasiswa khususnya mahasiswa primordial.
"Kami menilai Pemkab Serang sangat anti kritik, harusnya mereka yang meminta maaf kepada kita karena telah melakukan pengeroyokan, harusnya mereka yang meminta maaf kepada masyarakat karena gagal mengurus daerah," katanya.
Pihaknya juga menegaskan, akan terus melakukan aksi secara berjilid-jilid sebagai bentuk pengawalan isu sampai bertemu dengan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah dan Wakilnya Muhammad Najib Hamas.
"Kami tegaskan, akan terus menyampaikan aspirasi ini dengan membawa jumlah massa yang lebih besar. Kami bukan penjahat, kami mahasiswa yang ingin melihat daerah kami menjadi lebih baik lagi," jelasnya.
Mahasiswa UIN SMH Banten itu menilai, persoalan truk tambang yang merusak jalan, menimbulkan debu dan kecelakaan, serta aktivitas tambang yang tidak tertib di wilayah Bojonegara-Puloampel sudah berlangsung lama tanpa solusi konkret dari Pemkab Serang.
Aksi Jilid II yang digelar di Pendopo Bupati Serang sendiri merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya, sebagai bentuk pengawalan terhadap berbagai isu termasuk isu lingkungan dan infrastruktur di Kabupaten Serang.
Ketua Umum PP Hamas Irhamullah mengatakan, pada saat aksi jilid I banyak anggotanya yang mengalami pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum pegawai Pemkab Serang seperti Satuan Tugas Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sekuriti, Pengamanan Dalam (Pamdal) hingga Aparat Penegak Hukum (APH).
"Pada aksi jilid I banyak teman-teman kami yang mengalami luka-luka akibat pengeroyokan itu. Bukan hanya laki-laki, anggota kami yang perempuan juga jadi korban kebrutalan APH," paparnya.
Hamas juga mendorong Pemkab Serang untuk melakukan pemecatan terhadap Satpol PP, Pamdal, sekuriti yang terlibat melakukan pengeroyokan terhadap aksi yang dilakukan 8 Oktober 2026.
"Harus segera dipecat. Kami bisa berdialog dan mereka seharusnya tidak perlu melakukan kekerasan terhadap kami. Karena kekerasan tidak dibenarkan di negeri ini," tuturnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar