SERANGTIMUR.CO.ID, SERANG | Terkait adanya aktivitas penambangan tanah di Desa Damping dan Desa Wirana, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang sejak satu bulan lalu, menimbulkan reaksi bahkan keresahan bagi masyarakat.
Dalam hal ini, LSM Geram Banten Indonesia DPC Kabupaten Serang telah melayangkan surat kepada Bupati Serang Nomor : 010/Lapdu/DPC/Kab.Srg/LSM/GRM/BNT_IND/VII/2019 dengan maksud untuk adanya tindakan penertiban kegitan tersebut.
Ketua DPC Kabupaten Serang LSM Geram Banten Indonesia Yusa Qorni menilai jika kegiatan yang dikerjakan oleh PT. Borneo dalam melakukan aktivitas galian tanah, sangat meresahkan masyarakat. Bahkan kata Yusa, fasilitas jalan umum yang dilalui aktivitas penambangan tersebut menjadi rusak.
"Saya minta Bupati Serang ambil tindakan tegas. Kegiatan ini harus dihentikan, selain masyarakat yang merasa resah, fasilitas jalan umum kian rusak akibat mobilisasi kegiatan tersebut," kata Yusa, Selasa (30/7/2019).
Yusa juga menduga, jika kegiatan yang dikerjakan PT. Borneo selaku pelaksana tidak memenuhi syarat perizinan yang benar. Bahkan lanjut Yusa, Pihak Kecamatan Pamarayan tidak ada tindakan terkait aktivitas penambangan di dua Desa yang ada di Kecamatan Pamarayan tersebut.
"Harusnya pihak Kecamatan Pamarayan tahu adanya penambangan disitu (Damping-Wirana-red). Dan bagaimana kondisinya juga pasti tahu, namun kenapa diam. Kami patut menduga ada konspirasi dalam Penambangan itu," tegasnya.
Sementara itu, salah satu warga Desa Damping Mista mengatakan, dengan adanya aktivitas penambangan tersebut masyarakat sangat dirugikan. Selain akses jalan rusak, aktifitas warga kian terganggu.
"Kami sudah mencoba untuk melakukan penghentian aktifitas itu. Karena akses jalan dua Kampung Panganetan dan Handiwung menjadi terganggu, bahkan jika hujan kondisi jalan tidak bisa dilewati, apalgi itu akses jalan satu - satunya," kata Mista.
Mista menambahkan, adanya aktivitas penambangan itu warga semakin terganggu, bahkan tak jarang para pelajar harus kesulitan jika hendak berangkat ke sekolah.
"Saya minta, Pemerintah Daerah segera ambil tindakan tegas. Jika tidak, maka hal ini akan berdampak buruk," tukasnya.
(Redaksi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar