-->

Senin, 14 September 2020

Dokumen SPJ Kegiatan Betonisasi Desa Lamaran Diduga Cacat Administrasi



SERANG | Terkait dengan selesainya kegiatan betonisasi yang berlokasi di Kampung Ciruk 003/004 Desa Lamaran, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, Banten, dalam dokumen laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) betonisasi K-250 diduga cacat administrasi.

Ketika dikonfirmasi, Tim Pengelola Kegiatan Desa Lamaran Murdani menjelaskan bahwa untuk pembayaran PPN dan PPh yang membayarkannya pihak desa.

"Sudah tertuang dalam Siskeudes bahwa yang bayar pajak PPN dan PPh pihak Desa," jelasnya, Minggu (13/09/2020).

Masih kata Murdani, pihaknya membeli beton K-250 dari salah satu Batching Plant dengan harga Rp 790.000 perkubik dan di Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Lamaran sebesar Rp 930.000 perkubik.

"Awalnya harga perkubik Rp 820.000 dan ditawar menjadi Rp 790.000 tanpa PPN. Kalaupun Batching Plant bayar pajak, itu pajak plant. Sedangkan desa juga harus membayar PPN dan PPh alias dobel pajak PPN," tambahnya.

Terpisah, Marketing PT. Trias Beton Perkasa Triono ketika dikonfirmasi via pesan WhatsApp mengungkapkan bahwa pembelian betonisasi Desa Lamaran, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

"Iya Include pajak," jawabnya singkat.

Sementara itu, Sekdis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang Subhan mengatakan bahwa pembayaran pajak itu dibayarkan oleh yang menerima uang, tetapi dengan alasan agar lebih praktis, supaya ada bukti pajak dalam rangka melengkapi dokumen pertanggungjawaban (SPJ).

"Maka pihak yg punya kepentingan atas bukti pajak tsb yaitu pemdes yg melakukan pembayaran tersebut. Pajak disesuaikan dari harga barang atau jasa," katanya via pesan WhatsApp.

Masih kata Subhan, jika pihak perusahaan mau atau dapat memberikan bukti dokumen pajak, berarti desa tidak perlu membayarkan pajak tersebut. Tidak perlu double bayar pajak, dibuktikan saja melaui dokumen bayar pajaknya.

"Jika perusahaan bayar pajak, coba saja diminta bukti lunas pajaknya. Begitu pula dengan desa. Dalam dokumen pajak nanti terlihat pembayar pajak, objek pajak, dan tarif pajaknya," tambahnya.

Terkait dengan adanya dugaan pengembalian kelebihan anggaran pembelian betonisasi, prinsipnya jika ada kelebihan bayar maka harus transfer ke rekening desa, tidak boleh ke rekening pribadi.

"Jelas pengembalian atas kelebihan itu harus menjadi silpa APBDes dan dianggarkan kembali untuk kegiatan di APBDes," imbuhnya.

#Nurlan/Din

Show comments
Hide comments
Tidak ada komentar:
Write comment

Kehilangan Surat Akta Jual Beli

Kehilangan Surat Akta Jual Beli
Telah Hilang Surat Berharga Berbentuk Akta Jual Beli (AJB) No. 436/29/crg/1997 A/n: Ny Janah Binti Jamari Pada Hari Rabu tanggal 16 September 2020

Media Partner

Wikipedia

Hasil penelusuran

SerangTimur.Co.Id

Featured Post

Pekerjaan Taman Kecamatan Walantaka Diduga Tidak Sesuai Spek

SERANG | Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan RTH/Taman Kecamatan Walantaka yang di kerjakan oleh CV.  Mskon Indonesia dengan nilai pekerjaan...

Berlangganan Artikel

Berita Terkini

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Back to Top
Inspirasi Anak Bangsa