 |
| Oleh : Tobi Setiawan |
terutama kepala daerah atau wakil rakyat yang dipilih tanpa memperhatikan kemampuan dan integritas mereka.
Kasus nyata sering kita lihat. Seorang kepala daerah terpilih karena popularitas, kedekatan politik, atau dukungan kelompok tertentu, bukan karena kapasitas memimpin.
Hasilnya? Program publik gagal, anggaran terbuang, dan pelayanan publik yang kacau. Niat baik bukan jaminan. Bahkan keputusan yang dibuat dengan “maksud baik” tapi tanpa kompetensi bisa merugikan ribuan orang sekaligus.
Yang lebih berbahaya, dampak pemimpin yang tidak kompeten biasanya tidak terlihat langsung, berbeda dengan kejahatan yang jelas pelakunya. Warga baru merasakan akibatnya ketika proyek gagal, layanan publik buruk, atau pembangunan melenceng dari kebutuhan masyarakat.
Dalam kasus wakil rakyat yang kurang berkompeten, aspirasi warga sering diabaikan, keputusan penting dipengaruhi kepentingan politik, dan solusi yang dibutuhkan masyarakat tidak pernah terealisasi.
Sistem politik sering memperparah masalah ini. Pemimpin yang tidak kompeten bisa bertahan lama karena loyalitas lebih dihargai daripada kemampuan.
Kritik dari warga atau ahli yang kompeten dianggap mengganggu atau menentang. Akibatnya, kesalahan yang sama terus berulang, dan rakyat menanggung beban jangka panjang.
Kebodohan dan inkompetensi memang jarang dianggap musuh. Kejahatan bisa langsung dikenali, pelaku diproses hukum.
Pemimpin yang salah pilihan? Dampaknya tersembunyi di balik birokrasi, prosedur formalitas, dan alasan “niat baik”. Padahal, kerugian yang ditimbulkan bisa jauh lebih besar, menumpuk, dan bertahan lama.
Contoh sederhananya ada di banyak daerah. Proyek pembangunan terlambat, pelayanan publik tidak tepat sasaran, dan kebijakan sosial tidak berpihak pada yang membutuhkan.
Semua ini terjadi bukan karena niat jahat, tetapi karena pemimpin yang salah kaprah, tidak kompeten, atau tidak memahami tugasnya. Rakyat menanggung akibatnya setiap hari, sementara pemimpin tetap di posisinya, aman dan tidak disalahkan.
Oleh karena itu, memilih pemimpin bukan sekadar soal popularitas atau kedekatan politik. Ini soal kompetensi, akal sehat, dan integritas. Rakyat berhak menuntut kepala daerah atau wakil rakyat yang mampu mengambil keputusan tepat, memahami kondisi masyarakat, dan bertanggung jawab atas dampak kebijakannya.
Melawan kejahatan penting, namun membiarkan kebodohan dan inkompetensi berkuasa bisa lebih merusak, lebih lama, dan lebih luas dampaknya. Satu pemimpin yang salah pilihan bisa menimbulkan konsekuensi nyata bagi ribuan orang, lebih besar dari banyak kejahatan yang terlihat.
Jadi, jangan pilih pemimpin hanya karena populer atau dekat. Pilihlah yang kompeten, cerdas, dan bertanggung jawab, karena masa depan masyarakat ada di tangan keputusan mereka.
Penulis adalah Mahasiswa Universitas Pamulang Serang, Fakultas Ilmu Sosial & Politik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar