JAKARTA | Komitmen menjadikan ekonomi syariah sebagai arus utama pembangunan nasional ditegaskan dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah bertema “Pengarusutamaan Ekonomi Syariah sebagai Pilar Baru” yang diselenggarakan di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan pada Selasa (24/2/2026).
Kegiatan ini diinisiasi oleh CSED INDEF bekerja sama dengan Universitas Paramadina, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Tazkia, Universitas Darussalam Gontor, dan Universitas Trisakti.
Dengan mempertemukan 99 ekonom syariah dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga, bersama pimpinan kementerian/lembaga, regulator, pengelola dana umat, serta pelaku industri halal dan keuangan syariah.
Dalam keynote speech, Wakil Presiden RI ke-13 sekaligus Ketua Penasihat CSED INDEF, Ma'ruf Amin, menegaskan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar alternatif sistem ekonomi, melainkan sistem nilai yang mampu menjawab ketimpangan global dan krisis moral ekonomi modern.
“Dunia hari ini sudah seharusnya memiliki ekonomi yang berkualitas agar tidak terjadi ketimpangan. Ekonomi syariah hadir bukan hanya untuk menciptakan pertumbuhan atau profit, tetapi juga menghadirkan keberkahan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa ekonomi syariah berpijak pada maqashid syariah yang bertujuan menjaga agama, keturunan, dan harta. Dalam praktik ekonomi, prinsip ini diwujudkan melalui distribusi kekayaan yang adil, perlindungan terhadap hak milik, serta pencegahan eksploitasi.
“Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa kebutuhan syariah adalah menjaga agama, keturunan, dan harta. Karena itu, ekonomi syariah hadir untuk memastikan keadilan distribusi dan akses yang merata.”
Menurutnya, tantangan terbesar ekonomi syariah bukan pada regulasi semata, tetapi pada kesadaran kolektif.
“Ia sudah hadir dalam regulasi, tetapi belum sepenuhnya hadir dalam kesadaran. Tanpa kesadaran, kontribusi ekonomi syariah akan tetap terbatas. Jangan sampai yang lahir hanya ekonomi yang berseragam syariah. Kalau hanya simbol, tanpa ruh, maka yang terjadi hanyalah formalitas,” tegasnya.
Dalam konteks nasional, ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia.
“Indonesia punya populasi Muslim terbesar, kekuatan filantropi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta sektor industri halal yang terus meningkat. Tinggal bagaimana kita mengonsolidasikan variabel syariah ini menjadi sejarah.”
Ekonomi Syariah & Industri Halal
Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, menyoroti pentingnya koperasi dalam memperkuat sektor riil dan ekonomi desa.
“Koperasi adalah lembaga yang tumbuh bersama masyarakat. Namun, ekonomi kerakyatan kita pernah bergeser menjadi lebih individualistik. Semangat koperasi harus kita kembalikan” tuturnya.
Ia menekankan bahwa koperasi bukan hanya lembaga simpan pinjam, melainkan instrumen produksi dan distribusi.
“Koperasi desa harus menjadi pusat distribusi produk masyarakat. Ini sektor riil yang konkret” tambah Ferry.
Dengan terbentuknya 83.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pemerintah berupaya memperkuat akses permodalan, distribusi, dan pemasaran bagi UMKM desa. “Di sinilah peran koperasi pembiayaan syariah dan BMT sebagai solusi untuk melindungi masyarakat dari praktik ilegal.”
Ferry mencontohkan koperasi pesantren seperti Al-Ittifaq, Sunan Drajat, dan Nurul Jadid yang berhasil menggerakkan ekonomi daerah hingga memiliki aset triliunan rupiah.
“Koperasi pesantren bisa mentrigger perputaran ekonomi di daerah. Ini bukti ekonomi syariah berbasis komunitas bisa berhasil dan berkelanjutan,” tuturnya.
Selanjutnya, Ketua Dewan Komisioner LPS, Prof. Anggito Abimanyu, menekankan bahwa transformasi ekonomi syariah harus dibangun secara bertahap dan kompetitif.
“Mensyariahkan ekonomi itu harus sustain dan berlanjut. Infrastruktur tidak mungkin tumbuh tanpa kesabaran,” tegas Anggito.
Ia menjelaskan bahwa prinsip ekonomi syariah meliputi larangan riba, tidak spekulatif, dan adanya underlying transaction yang jelas.
“Ekonomi syariah dijalankan karena alasan religiusitas: halal, tidak riba, tidak spekulatif. Namun ke depan, kualitas layanan menjadi faktor penting,” ungkapnya.
Menurutnya, masyarakat kini mulai memilih bank syariah karena pelayanan yang baik. “Kalau pelayanan baik dan kompetitif, maka insentif bisa diberikan. Kita harus lebih progresif memasarkan produk syariah,” tambahnya.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian, Emmy Suryandari, menegaskan bahwa industri halal merupakan pilar pertumbuhan ekonomi baru.
“Industri halal adalah wujud pertumbuhan ekonomi. Kita tidak ingin berhenti di industri makanan saja, tetapi merambah sektor lain,” tutur Emmy.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah membangun kawasan industri halal di beberapa daerah dengan infrastruktur terintegrasi dan regulasi pendukung.
“Ekosistem industri halal mencakup regulasi, sertifikasi, bahan baku, hingga fasilitas produksi dan semua harus terhubung. Industri halal tidak perlu takut pasar. Penduduk kita besar, pasar domestik kuat, dan kita punya potensi ekspor,” tambahnya.
Dana Sosial Umat dan Ekosistem Haji-Umrah
Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menekankan pentingnya profesionalisme pengelolaan dana sosial umat.
“Zakat, wakaf, sedekah, fidyah, dan aqiqah adalah potensi besar. Jika dikelola secara profesional, ini bisa menjadi sumber penguatan ekonomi umat,” tuturnya.
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa ekonomi haji harus memberi dampak luas bagi bangsa.
“Selama ini kita bangga dengan klaim haji mabrur, tetapi belum maksimal memikirkan dampak ekonominya. Harus ada nilai tambah yang kembali ke masyarakat Indonesia,” papar Irfan.
Irfan menyebut bahwa produk Indonesia telah masuk ke rantai pasok di Arab Saudi, termasuk makanan siap saji dan produk kerajinan.
Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, menjelaskan bahwa dana kelolaan haji sekitar Rp180 triliun terus dioptimalkan melalui strategi investasi produktif.
“Kami mencari cara agar pengelolaan keuangan haji lebih optimal, transparan, dan memberikan manfaat besar bagi umat,” ungkap Fadlul.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar