Ketika Daya Tarik Wisata Tak Diimbangi Akses: Masalah Infrastruktur dan Fiscal Space di Banyuwangi

Foto: Istimewa

BANYUWANGI | Ditengah keberhasilan pembangunan pariwisata daerah, kabupaten Banyuwangi sukses dikenal sebagai tranformasi ekonomj berbasis wisata yang telah sukses. Banyaknya Festival yang digelar, kuatnya branding daerah, dan mempromosikan wisatawan yang telah berkunjung sebagai indikator kemajuan.

Namun, dibalik kenerhasilan tersebut, terdapat beberapa hal yang kurang disorot, contohnya adanya pembangunan pariwisata yang tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur yang memadai.

Seharusnya pembangunan pariwisata itu harus terintegrasi, tetapu yang terjadi di kabupaten Banyuwangi malah sebaliknya.

Kebijakannya cenderung tidak seimbang atau masih terlihat timpang, kebijakannya tidak seimbang. Daya tarik wisata selalu digenjot terus menerus melewati promosi dan event yang ada, tetapi akses sebagai hal paling dasar malah belum diprioritaskan.

PARIWISATA SEBAGAI ETALASE, INFRASTRUKTUR SEBAGAI BEBAN

Pendekatan pembangunan sekarang ini terlihat terlalu fokus pada promosi dan event pariwisata. Ini menunjukan jika pemerintah daerah cenderung mengejar hasil cepat dalam jangka pendek.

Event dan branding memang mampu untuk meningkatkan kunjungan wisata secara cepat, namun jika infrastrukturnya belum siap, peningkatan itu biasanya hanya sementara dan tidak berkelanjutan.

Penelitian menunjukkan bahwa aksebilitas merupakan kunci utama dalam menentukan daya saing dalam destinasi wisata (UNWTO, 2019).

Namun, pada berbagai kajian lokal yang mengungkapkan bahwa infrastruktur di Banyuwangi terutama pada jalanan menuju destinasi dan transportasi publik yang belum berkembang secara merata.

Akibatnya, banyaknya destinasi potensial yang sulit dijangkau secara nyata. Pembangunan pariwisata lebih menyerupai seperti etalase, menarik dari luar namun rapuh di dalamnya.

DILEMA FISCAL SPACE: REALITA ATAU SEKADAR JUSTIFIKASI?

Pemerintah daerah sering sekali berbicara tentang keterbatasan fiscal space menjadi penghambat utama untuk pembangunan infrastruktur. Secara konsep, fiscal space ini merujuk pada kemampuan pemerintah dalam penyediaan anggaran tanpa mengganggu stabilitas fiskal (Heller, 2005).

Kapasitas fiskal pada daerah Banyuwangi memang tidak sebesar kota metropolian. Adanya struktur APBD yang masih didominasi oleh belanja rutin, semantara ruang untuk belanja modal relatif itu sangat terbatas.

Bahkan, beberapa analisis mengungkapkan adanya tekanan defisit pada pengelolaan anggaran daerah (Shihab, 2023).

Namun, dalam persoalan ini bukan hanya pada keterbatasan anggaran, namun dalam prioritas pada kebijakan.

Ketika adanya anggaran ketersediaan untuk penyelenggaraan event dam promosi besar-besaran, tetapi masih banyak akses jalan yang menuju destinasi masih terbatas, maka dapat dipertanyakan pada arah kebijakan itu sendiri. Fiscal space ini sering kali dijadikan justifikasi, bukan dari alar permasalahan itu sendiri.

BIAS PEMBANGUNAN DAN KETIMPANGAN WILAYAH

Bias pembangunan ini pada akhirnya melahirkan sekat-sekat ketimpangan yang semakin nyata antara wilayah pusat kota atau destinasi "anak emas" dengan wilayah penyangga di sekitarnya.

Ketika anggaran daerah tersedot untuk memoles kawasan yang menjadi magnet utama wisatawan, daerah pinggiran atau destinasi potensial lainnya justru harus puas dengan sisa-sisa perhatian yang ala kadar.

Kita bisa melihat bagaimana fasilitas di pusat kota atau jalur utama menuju destinasi populer tampak begitu mulus dan menawan, berbanding terbalik dengan jalur-jalur interkoneksi antarkecamatan atau akses menuju wisata alam non-strategis yang masih dipenuhi lubang dan minim penerangan.

Ketimpangan ini bukan sekadar masalah estetika jalan, melainkan cerminan dari ketidakadilan distributif dalam pembangunan ekonomi daerah. Ketika aksesibilitas pincang, maka perputaran ekonomi yang dibawa oleh sektor pariwisata pun akan mandek di satu titik saja.

Efek pengganda (multiplier effect) dari pariwisata yang digadang-gadang mampu menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Banyuwangi akhirnya menjadi mitos, karena kue pembangunan hanya dinikmati oleh pelaku usaha di area yang mudah dijangkau.

Sektor UMKM di wilayah terpencil yang sebenarnya memiliki produk wisata luar biasa, terpaksa gigit jari karena wisatawan enggan berkunjung akibat infrastruktur jalan yang menyiksa kendaraan.

Jika dibiarkan, bias pembangunan ini akan melahirkan kejenuhan di tingkat akar rumput. Masyarakat lokal yang wilayahnya tidak tersentuh perbaikan infrastruktur akan merasa bahwa festival-festival megah tahunan hanyalah pesta pora elite yang tidak ada hubungannya dengan hajat hidup mereka sehari-hari.

MENCARI JALAN KELUAR: INOVASI PEMBIAYAAN DAN REORIENTASI KEBIJAKAN

Menyalahkan keterbatasan fiscal space secara terus-menerus tanpa ada upaya terobosan adalah bentuk pasrah yang tidak bertanggung jawab dari sebuah pemerintahan daerah yang dicap "inovatif". 

Jika struktur APBD Banyuwangi memang terbebani oleh belanja rutin, maka pemerintah daerah harus mulai melirik inovasi pembiayaan pembangunan yang tidak melulu bergantung pada kantong daerah.

Salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership khusus untuk sektor infrastruktur penunjang pariwisata. 

Pemerintah daerah dapat menggaet pihak swasta untuk membangun atau mengelola akses transportasi dan fasilitas publik dengan kompensasi konsesi jangka panjang yang saling menguntungkan. 

Selain itu, pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Banyuwangi harus diarahkan secara terintegrasi untuk perbaikan fasilitas dasar di desa-desa wisata, bukan sekadar untuk kegiatan seremonial yang habis dalam sehari.

Disisi lain, reformasi internal dalam penganggaran juga mutlak diperlukan. Perlu ada re-refocusing anggaran yang tegas: mengerem sedikit ego dalam pembuatan event-event baru yang sifatnya repetitif dan mengalihkan alokasi tersebut ke pos belanja modal infrastruktur jalan. 

Promosi yang masif akan jauh lebih bermakna jika dibarengi dengan jaminan kenyamanan dan keselamatan perjalanan bagi para wisatawan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pariwisata Banyuwangi hari ini sedang berdiri di persimpangan jalan yang krusial. Keberhasilan mengubah citra daerah dari kota transit yang sepi menjadi kabupaten festival bertaraf internasional memang patut diapresiasi.

Namun, mempertahankan narasi kesuksesan tersebut di atas fondasi infrastruktur yang rapuh adalah sebuah perjudian kebijakan yang sangat berisiko. 

Menjadikan pariwisata sekadar sebagai etalase menarik dari luar namun keropos di dalam hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang semu, temporer, dan tidak berkelanjutan.

Keterbatasan fiscal space yang kerap dijadikan tameng pembenaran, pada realitasnya bukan akar masalah utama, melainkan cerminan dari ego prioritas kebijakan yang tidak seimbang.

Ketika anggaran daerah mampu dialokasikan secara royal untuk panggung festival dan promosi besar-besaran, tetapi jalanan menuju destinasi dibiarkan rusak dan transportasi publik mandek, di situlah bias pembangunan itu nyata telanjang. 

Pembangunan pariwisata yang tidak terintegrasi ini pada akhirnya melahirkan ketimpangan wilayah, di mana kue ekonomi hanya berputar di pusat kota, sementara masyarakat di sekitar destinasi potensial tetap terisolasi akibat aksesibilitas yang pincang.

Guna mengurai benang kusut paradoks pariwisata ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama yang instan.

Re-Refocusing Anggaran dan Reprioritaskan Akses Dasar: Pemerintah daerah harus berani mengerem sebagian ego belanja seremonial dan anggaran festival yang sifatnya repetitif.

Alokasi tersebut wajib dialihkan (refocusing) secara signifikan ke pos belanja modal infrastruktur fisik, khususnya perluasan interkoneksi jalan raya menuju destinasi wisata dan pembenahan moda transportasi publik lokal yang merata. Pembenahan akses dasar harus diletakkan sebagai prasyarat utama sebelum promosi digulirkan.

Inovasi Pembiayaan Non-APBD Melalui Skema KPBU: Menghadapi struktur APBD yang sesak oleh belanja rutin dan keterbatasan fiscal space, Banyuwangi harus mengoptimalkan inovasi pembiayaan kreatif.

Salah satunya adalah dengan menerapkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership (PPP). Melalui skema ini, pemda dapat menggandeng investor swasta untuk membangun, mengelola, dan merawat infrastruktur transportasi dengan kompensasi konsesi jangka panjang yang akuntabel.

Integrasi Kebijakan Berbasis Koridor Wisata Berkelanjutan: Mengubah arah kebijakan agar berjalan secara terintegrasi, bukan parsial. Perlu disusun cetak biru (blueprint) pembangunan pariwisata yang menyatukan antara dinas pariwisata, dinas pekerjaan umum, dan dinas perhubungan. 

Pembangunan harus berbasis koridor wilayah, sehingga perbaikan jalan tidak hanya berpusat pada destinasi "anak emas", melainkan turut membuka akses ekonomi bagi desa-desa wisata penyangga di sekitarnya guna menghapus ketimpangan wilayah.

Penulis : Merosa Maha Jaya Ratu, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi