Soroti Temuan BPK pada Program Bang Andra, Mahasiswa Desak Evaluasi Menyeluruh dan Copot Kepala DPUPR Banten

Foto: Wildan

SERANG | Kalangan mahasiswa Banten yang tergabung dalam Aliansi Penggerak Mahasiswa Pelajar Banten menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pelaksanaan Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Banten.

Temuan tersebut dinilai harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, mengingat program ini menggunakan anggaran publik yang bersumber dari uang rakyat.

Wildan Koordinator Aliansi Penggerak Mahasiswa Pelajar Banten menilai bahwa temuan BPK tidak boleh berhenti pada sebatas rekomendasi administratif, melainkan harus ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel untuk memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur tersebut.

"Kami minta Pemprov Banten melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Bang Andra. Setiap paket pekerjaan yang menjadi temuan BPK harus diperiksa secara detail, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban anggarannya," tegas Wildan perwakilan mahasiswa, Kamis (4/6). 

Selain mendesak evaluasi total, mahasiswa juga meminta Gubernur Banten mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten.

Menurut mereka, apabila ditemukan adanya kelalaian dalam pengawasan yang mengakibatkan munculnya temuan BPK, maka pencopotan pejabat yang bertanggung jawab harus menjadi langkah yang dipertimbangkan.

Mahasiswa juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun lembaga pengawas lainnya untuk mengusut tuntas seluruh temuan yang berkaitan dengan Program Bang Andra.

Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya indikasi perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara.

"Kami meminta APH tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Setiap temuan harus didalami secara objektif dan profesional. Jika ditemukan adanya indikasi penyimpangan, mark-up anggaran, pekerjaan fiktif, pengurangan volume pekerjaan, atau perbuatan yang berpotensi merugikan negara, maka pihak yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu," tegasnya. 

Mahasiswa juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan supervisi dan monitoring terhadap tindak lanjut temuan tersebut apabila ditemukan indikasi yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Menurutnya, pengawasan dari lembaga antirasuah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program pembangunan daerah.

"Jangan sampai program yang mengatasnamakan kesejahteraan masyarakat desa justru menyisakan persoalan hukum dan merugikan rakyat. Setiap rupiah anggaran daerah harus dipastikan benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tandasnya. 

Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal proses tindak lanjut temuan BPK serta mendorong keterbukaan informasi kepada publik.

Mereka juga membuka kemungkinan melakukan aksi demonstrasi dan audiensi dengan DPRD Provinsi Banten apabila tuntutan evaluasi dan penegakan hukum tidak direspons secara serius oleh pemerintah daerah maupun instansi terkait.

"Transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum adalah harga mati. Siapa pun yang terlibat dalam dugaan penyimpangan anggaran pembangunan harus bertanggung jawab di hadapan hukum dan rakyat Banten," tegasnya.