![]() |
| Foto: Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea. (Dok/Istimewa) |
Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menyampaikan terkait lokasi diduga menjadi tempat penimbun BBM subsidi jenis Solar di JLS Kota Cilegon itu sebelumnya sudah dilakukan pengecekan.
"Setelah Satreskrim Polres Cilegon datang ke lapak milik 4lek pada Minggu (13/9) kemarin tidak ada aktivitas alias nihil," kata Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea, Jum'at (25/9/26).
Maruli menegaskan, Polda Banten selalu merespons laporan dari masyarakat dan pihaknya bakal menindak tegas lapak tersebut jika ada aktivitas seperti yang diinformasikan.
"Kita akan tindak tegas jika ada aktivitas kembali di lapak itu dan akan kita kembangkan jika ada pihak-pihak terlibat termasuk bosnya, kami akan berkoordinasi dengan Polres Cilegon," terangnya.
Diberitakan sebelumnya, terdapat lokasi yang diduga digunakan sebagai tempat untuk menimbun BBM subsidi jenis solar di Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Cilegon.
Aktivitas Ilegal itu, Nama berinisial 4lek pun mencuat dan diduga sebagai aktor utama di balik praktik ilegal tersebut.
Lapak tersebut berlokasi tepatnya di belakang Rumah Makan Majalengka. Di lokasi itu, BBM bersubsidi jenis solar diduga ditampung dari armada dump truk tambang dengan modus "kencingan" kemudian dijual kembali dengan harga industri.
Masyarakat Kota Cilegon mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera bertindak tegas dan membongkar jaringan mafia BBM hingga ke akar.
"Nama 4lek sudah lama disebut sebagai bos sekaligus pemodal. Polda Banten, Polres Cilegon dan Polsek setempat jangan diam, bongkar aktor utamanya," tegas narasumber yang juga masyarakat Kota Cilegon yang tidak bersedia disebutkan namanya, Rabu (23/9).
Menurutnya, praktik penimbunan solar subsidi sangat merugikan negara dan merampas hak masyarakat kecil.
"Solar subsidi itu untuk rakyat kecil, bukan untuk dijual ke industri. Ini harus jadi atensi serius dan ditindak tegas," tandasnya.
Sumber juga mengatakan, dirinya mengancam bakal menggelar aksi bersama masyarakat jika APH tidak segera bertindak.
"Tidak ada kompromi bagi mafia. Jangan sampai alat negara yang berwenang untuk menindak malah mendiamkan praktik yang merugikan negara ini," ujarnya.
EDITOR: RED/ZM



Tidak ada komentar:
Posting Komentar