![]() |
| Dok. Istimewa |
Penyelenggara program di lingkungan Pemerintah Kota Serang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menyampaikan bahwa pelaksana konstruksi jalan tersebut ditetapkan melalui proses lelang.
“Untuk siapa pelaksana kegiatannya, ketentuannya berdasarkan hasil lelang, dan dipastikan untuk pekerjaan konstruksi jalan tidak ada nama perusahaan yang sama yang melakukan double job pada dua lokasi pekerjaan,” terang penyelenggara.
Namun, muncul temuan dugaan subkontrak, di mana kelima lokasi kegiatan dikerjakan oleh pelaksana dan orang yang sama.
Ketika dikonfirmasi di lapangan, Jonson, pelaksana lapangan, ditanya siapa penanggung jawab pekerjaan untuk ruas Jalan Diwung–Ranjeng, Jalan Ciwandan–Cibomo, Jalan Kemanduran–Parung, Jalan Kepuren, dan Jalan Kiara–Citerep, ia menjawab seluruh pekerjaan dikerjakan oleh pihak yang sama.
"Di lapangannya saya, dan ini semua pekerjaan H. Maman," jawab Jonson.
Pernyataan itu menjadi bahan bukti informasi yang perlu ditindaklanjuti. Popi Yousu, Direktur Eksekutif LSM OMBAK, menegaskan, apabila dugaan tersebut terbukti, perlu dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan perundang‑undangan.
"Bila terbukti, jatuhkan sanksi untuk keduanya, penyedia jasa yang melakukan subkontrak," ujarnya.
"Apalagi jika ditemukan nepotisme, di mana lima pemenang lelang adalah keluarga besar H. Maman," jelas Popi, Kamis, 19 November 2026.
Larangan pengalihan dan subkontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah serta jasa konstruksi diatur dalam sejumlah aturan:
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, yang mengatur pembatasan dan larangan pengalihan pekerjaan;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, yang mengatur rincian teknis larangan penyerahan keseluruhan pekerjaan kepada subkontrak;
3. Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang telah diubah melalui Undang‑Undang Cipta Kerja Pasal 54, menegaskan penyedia jasa dilarang menyerahkan seluruh pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 beserta perubahan PP Nomor 14 Tahun 2021, tentang batasan pelimpahan pekerjaan kepada subkontrak.
"Apabila ditemukan pelanggaran klausul ini, baik subkontrak tanpa izin PPK maupun praktik pinjam bendera, hal itu dapat berujung pada sanksi pemutusan kontrak sepihak, denda finansial, hingga pencantuman dalam daftar hitam (black list-red)," tegas Popi Yousu.
(*/Hanafi)



Tidak ada komentar:
Posting Komentar