 |
| Dok. Alun-alun Kota Serang |
Namun, dalam realitas tata kelola pemerintahan di daerah, prioritas alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering kali mengalami distorsi orientasi.
Pemerintah Kota Serang dalam beberapa tahun terakhir mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk penataan dan renovasi fisik Alun-Alun Barat dan Timur Kota Serang. Berdasarkan papan pengumuman, anggaran untuk proyek ini sebesar Rp 48.227.815.000 yang bersumber dari APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2025.
Di tengah impian menciptakan ruang publik yang estetis dan modern di jantung ibu kota provinsi, proyek ini justru memicu paradoks sosial yang tajam ketika disandingkan dengan kondisi riil perekonomian masyarakat Kota Serang yang masih dihimpit masalah kemiskinan, pengangguran, dan minimnya kualitas infrastruktur dasar di pemukiman warga.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang, persentase penduduk miskin di Kota Serang masih berada pada kisaran 5,51% atau mencakup 41.070 ribu jiwa, disertai dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tergolong tinggi di Provinsi Banten dengan presentase 6,95% sekitar 26.008 orang.
Fenomena ini diperparah oleh ketimpangan fasilitas publik di daerah pinggiran seperti Kasemen, Walantaka, dan Taktakan yang masih bergelut dengan masalah jalan rusak, drainase buruk, hingga fasilitas sanitasi yang belum memadai.
Dalam kacamata ilmu pemerintahan, keputusan mengesahkan belanja proyek renovasi fisik alun-alun yang menelan anggaran besar mencerminkan rendahnya sensitivitas krisis birokrasi daerah terhadap skala prioritas kebutuhan dasar rakyat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang, Iwan Sunardi, mengatakan renovasi dilakukan mencakup Alun-Alun Barat dan Timur.
Untuk mempermudah pengerjaan, proyek ini dibagi menjadi empat zona. Zona pertama akan difungsikan sebagai lapangan upacara kenegaraan. Zona kedua menjadi kawasan air mancur yang dilengkapi ikon Golok Banten sebagai simbol identitas budaya daerah.
Sementara itu, Zona ketiga dirancang sebagai area bermain dan ruang interaksi masyarakat. Adapun Zona keempat akan dilengkapi fasilitas food court, lapangan tenis, serta area parkir yang lebih tertata.
"Kami membagi pekerjaan menjadi empat zona agar pelaksanaan lebih terukur, progresnya lebih mudah diawasi, dan pelaksana memiliki panduan yang jelas," jelas Iwan.
Dari perspektif teori perencanaan publik dan Good Governance, proses penganggaran dan perencanaan proyek infrastruktur kota seharusnya mengedepankan prinsip partisipasi publik bermakna ‘meaningful participation’.
Pengambilan keputusan mengenai penataan ruang publik idealnya melibatkan dialog inklusif dengan masyarakat, elemen mahasiswa, akademisi, serta asosiasi pedagang kecil.
Ketika suara warga tidak terakomodasi dan perencanaan bersifat topdown, maka pembangunan fisik yang dihasilkan kehilangan ruh sosialnya dan hanya menjadi 'monumen kemegahan' yang berjarak dari jeritan kebutuhan masyarakat akar rumput.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembangunan dan Investasi Kota Serang Wahyu Nurjamil, di Serang, Senin 6 April 2026, mengatakan proses lelang proyek penataan alun-alun diperkirakan sudah berjalan sejak bulan lalu, sehingga tahapan pelaksanaan fisik diharapkan bisa segera dimulai.
"Pemanfaatan ruang publik akan lebih diperluas lagi dan ditambah juga akan menjadi ikon untuk Ibu Kota Provinsi Banten. Kemanfaatannya nanti bisa dinikmati tidak hanya untuk masyarakat Kota Serang, tetapi juga masyarakat dari luar daerah," kata Wahyu.
Sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang Kota Serang, kami menegaskan bahwa kritik terhadap renovasi Alun-Alun Kota Serang bukanlah bentuk penolakan terhadap keindahan kota.
Namun, keindahan visual tidak boleh dibangun di atas pengabaian luka sosial kemiskinan warga. Pemerintah Kota Serang dan DPRD Kota Serang harus merestrukturisasi skala prioritas APBD mendatang agar lebih berorientasi pada program pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur pemukiman, bantuan modal UMKM, serta penguatan jaring pengaman sosial.
Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu menempatkan isi perut dan kesejahteraan rakyat jauh di atas kemegahan estetika semen dan batu bara.
Ditulis Oleh:
Muhamad Adrian Maulana, Mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang Kota Serang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar