Penerimaan Karyawan di PT. Nikomas Gemilang Diduga Syarat Pungli, Satgas Bentukan Zakiyah dan Disnaker Melempem

Foto: Istimewa

SERANG | Penerimaan karyawan baru di PT. Nikomas Gemilang pada 5 November 2026 diduga kuat terindikasi tindakan pungutan liar yang dilakukan oknum tertentu. 

Hal itu diperkuat dari tata cara dan SOP penerimaan karyawan baru tidak sesuai aturan yang berlaku. 

Dalam konfirmasi yang dilakukan Redaksi ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang, Kadisnaker Diana Ardhianty Utami menyatakan adanya laporan pada 3 November 2026 namun tidak disebutkan berapa jumlah yang dilaporkan. 

Kemudian pernyataan Kabid Penta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang Dedi Rosekhudin yang menyatakan, informasi yang dilakukan pihak Nikomas Gemilang terlalu mendadak (2) hari sebelum penerimaan karyawan baru berlangsung. 

Redaksi mengamati, rekruitmen karyawan baru di PT. Nikomas Gemilang pada 5 November 2026 pada departemen Asic kuat dugaan terindikasi pungli namun sengaja dibiarkan oleh Disnaker. 

Untuk diketahui, perusahaan wajib melaporkan lowongan pekerjaan secara transparan dan jelas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan (Perpres 57/2023) yang sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan (Keppres 4/1980).

Pemerintah Indonesia melalui Presiden menerbitkan peraturan di atas yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam satu kesatuan pasar kerja. 

Oleh karenanya, diwajibkan untuk perusahaan memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan melalui satu sistem kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal 4 ayat (2) Perpres 57/2023 mengatur bahwa pemberi kerja, termasuk perusahaan, wajib melaporkan lowongan pekerjaan kepada Menteri Ketenagakerjaan melalui sistem informasi ketenagakerjaan. Pelaporan lowongan pekerjaan tersebut tidak dipungut biaya.

Kewajiban tersebut wajib dilaksanakan pemberi kerja, baik orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, maupun badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 2 Perpres 57/2023).

Kemudian, perlu dipahami bahwa dalam hal lowongan pekerjaan telah terisi, pemberi kerja kembali wajib melaporkan kepada menteri melalui sistem informasi ketenagakerjaan.

Sehingga, terdapat dua kali kewajiban pelaporan yaitu, ketika lowongan pekerjaan mulai diumumkan dan ketika lowongan pekerjaan telah terisi.

Dan pada Pasal 5 Perpres 57/2023), perusahaan pemberi kerja wajib menyampaikan laporan penerimaan karyawan baru sebagai berikut: 

Nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;

Masa berlaku lowongan pekerjaan; dan

Informasi jabatan, meliputi:

Usia;

Jenis kelamin;

Pendidikan;

Keterampilan atau kompetensi;

Pengalaman kerja;

Upah atau gaji;

Domisili wilayah kerja; dan

Informasi lain terkait jabatan yang diperlukan.

Selanjutnya, pelaporan lowongan pekerjaan akan diverifikasi oleh pengantar kerja dan/ atau petugas antar kerja. 

Informasi lowongan pekerjaan bersifat terbuka dan digunakan oleh pencari kerja, pemberi kerja, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah (Pasal 9 ayat (1) dan (2) Perpres 57/2023). Lowongan pekerjaan tersebut dapat dilihat pada situs Karirhub milik Kementerian Ketenagakerjaan. 

Adapun jika pemberi kerja (perusahaan) tidak melaporkan lowongan pekerjaan pada sistem informasi ketenagakerjaan, maka Menteri Ketenagakerjaan, gubernur, atau bupati/walikota dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis (Pasal 17 Perpres 57/2023).

Kendati aturannya sudah jelas, namun PT. Nikomas Gemilang mampu melakukan kegiatan rekruitmen hanya dalam waktu 2 hari yang disebut wajib pengalaman QC sebanyak ratusan orang, seperti Sangkuriang menciptakan Perahu dalam satu malam. 

Bupati Serang Ratu Rachmathuzakiyah harus peka. Satgas Pungli dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang jelas jelas melempem terhadap prilaku mafia tenaga di PT. Nikomas Gemilang.