 |
| Dok. Istimewa |
Desakan tersebut atas adanya penerimaan ratusan karyawan pada tanggal 5 November 2026 di PT. Nikomas Gemilang yang diduga kuat adanya indikasi pungli yang dilakukan oleh oknum HRD hingga pihak external.
Aktivis Serang Timur Kresna Sakti meminta Bupati Serang Bahagia Ratu Rachmathuzakiyah bersikap tegas terhadap praktik pungli yang kian merajalela di lingkungan PT. Nikomas Gemilang.
Kresna menilai, Kadisnaker Kabupaten Serang dalam hal ini Diana Ardhianty Utami tidak becus bekerja dan wajib dicopot dari jabatannya sebagai kepala Dinas Tenaga kerja.
"Kadisnaker jelas kembangkan perintah Bupati Serang maka wajib di copot. Pungli di Nikomas bukan hilang justru makin besar. Jelas ada kesengajaan dari Dinas," tegas Kresna dalam keterangannya, Senin (9/11).
Kresna menegaskan, Bupati Serang Bahagia Ratu Rachmathuzakiyah tidak pula bicara omon omon soal pemberantasan pungli tenaga kerja, khususnya di PT. Nikomas Gemilang. Sebab pelaku pungli sebenarnya bukan pihak luar, melainkan pihak internal Nikomas sendiri.
"Jika Disnaker tegas, pungli di PT. Nikomas Gemilang dapat cegah, bahkan tidak terjadi," kata Kresna.
Kresna menyinggung soal sikap Kadisnaker dan jajarannya terhadap praktik penerimaan karyawan yang dilakukan management PT. Nikomas Gemilang yang dinilai dilakukan tidak sesuai prosedur yang benar sesuai aturan pemerintah.
"Tanggal 3 menginfokan, lalu tanggal 5 penerimaan. Tapi jumlahnya berapa Kadisnaker tidak tahu. Jelas ini sengaja atau mungkin pura pura tutup mata dan membiarkan praktik pungli merajalela," tandasnya.
Sebelumnya, pihak Disnaker Kabupaten Serang membenarkan adanya penerimaan karyawan baru di PT. Nikomas Gemilang pada 3 November 2026 atau 2 hari sebelum penerimaan.
Namun diinformasikan, Diana Ardhianty Utami selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja tidak tahu berapa jumlah tenaga kerja baru yang direkrut oleh PT. Nikomas Gemilang pada 5 November 2026.
"Benar diinformasikan pada 3 November kemarin untuk pengalaman QC," jawab Diana Ardhianty Utami singkat.
Untuk diketahui, perusahaan wajib melaporkan lowongan pekerjaan secara transparan dan jelas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan (Perpres 57/2023) yang sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan (Keppres 4/1980).
Pemerintah Indonesia melalui Presiden menerbitkan peraturan di atas yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam satu kesatuan pasar kerja.
Oleh karenanya, diwajibkan untuk perusahaan memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan melalui satu sistem kepada Pemerintah Indonesia.
Pasal 4 ayat (2) Perpres 57/2023 mengatur bahwa pemberi kerja, termasuk perusahaan, wajib melaporkan lowongan pekerjaan kepada Menteri Ketenagakerjaan melalui sistem informasi ketenagakerjaan. Pelaporan lowongan pekerjaan tersebut tidak dipungut biaya.
Kewajiban tersebut wajib dilaksanakan pemberi kerja, baik orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, maupun badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 2 Perpres 57/2023).
Kemudian, perlu dipahami bahwa dalam hal lowongan pekerjaan telah terisi, pemberi kerja kembali wajib melaporkan kepada menteri melalui sistem informasi ketenagakerjaan.
Sehingga, terdapat dua kali kewajiban pelaporan yaitu, ketika lowongan pekerjaan mulai diumumkan dan ketika lowongan pekerjaan telah terisi.
Dan pada Pasal 5 Perpres 57/2023), perusahaan pemberi kerja wajib menyampaikan laporan penerimaan karyawan baru sebagai berikut:
Nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
Masa berlaku lowongan pekerjaan; dan Informasi jabatan, meliputi:
Usia;
Jenis kelamin;
Pendidikan;
Keterampilan atau kompetensi;
Pengalaman kerja;
Upah atau gaji;
Domisili wilayah kerja; dan
Informasi lain terkait jabatan yang diperlukan.
Selanjutnya, pelaporan lowongan pekerjaan akan diverifikasi oleh pengantar kerja dan/ atau petugas antar kerja.
Informasi lowongan pekerjaan bersifat terbuka dan digunakan oleh pencari kerja, pemberi kerja, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah (Pasal 9 ayat (1) dan (2) Perpres 57/2023). Lowongan pekerjaan tersebut dapat dilihat pada situs Karirhub milik Kementerian Ketenagakerjaan.
Adapun jika pemberi kerja (perusahaan) tidak melaporkan lowongan pekerjaan pada sistem informasi ketenagakerjaan, maka Menteri Ketenagakerjaan, gubernur, atau bupati/walikota dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis (Pasal 17 Perpres 57/2023).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar