SERANG, SerangTimur.Co.Id - Menjelang penetapan hasil pemilu 22 Mei 2019 mendatang banyak kehawatiran yang dirasakan oleh kalangan masyarakat menengah kebawa. Kehawatiran ini dilatar belakangi oleh isu - isu yang berkembang pasca pemungutan suara 17 April kemaren dan ada penolakan - penolakan dari kubu yang dinyatakan kalah dalam proses hitung cepat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survey.
Penolakan yang dilakukan oleh kubuh yang dinyatakan kalah oleh sejumlah lembaga survey tersebut berbuntut panjang sampai ada gagasan People Power untuk menolakan hasil hitung resmi KPU pada tanggal 22 Mei mendatang.
Hal tersebut tentu mengundang perhatian penuh dari sejumlah kalangan dan organisasi kemasyarakatan terutama Solidaritas Pemuda Desa untuk demokrasi (SPDD) yang dengan tegas menolak gerakan People Power.
Bowo Haksa selaku Ketua Solidaritas Pemuda Desa Untuk Demokrasi (SPDD) menyatakan People Power merupakan gerakan yang bisa disebut sebagai gerakan inkonstitusional dan gerakan tidak mendidik bagi perpolitikan di indonesia.
"Gerakan People Power tentunya tidak mendidik, karena telah mengingkari kesepakatan politik damai yang telah di sepakati bersa sebelum pemilu bergulir," jelas Bowo, di serang, saat diskusi bersama para pengurus SPDD, Minggu (19/5/19).
Bowo Haksa juga menambahkan, jika latar belakang dari niat adanya People Power ini adalah kecurangan yang dianggap terstruktur, masif dan sistematis maka kenapa tidak menempuh jalur konstitusional.
"Bukankah Pemilu ini sepenuhnya diatur oleh konstitisi yang dimana Pemilu ada karenah amanah UUD dan KPU di Bentuk berdasarkan Undang - Undang amanah dari Undang-Undang Dasar juga, maka selayaknya semuanya bisa diselesaikan secara konstitusional juga," pungkasnya.
(Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar