-->

Minggu, 19 Januari 2020

Kabidhumas Polda Banten : Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Debt Collector Bisa Dipidanakan



SERANG (STC) - Kepolisian Daerah (Polda) Banten mengingatkan para pelaku penagih utang (debt collector) dari pihak leasing terhadap nasabah (konsumen-red) yang menunggak pembayaran sepeda motor atau mobil, untuk tidak melakukan tarik secara paksa dan disertai kekerasan.

Dirkrimsus Polda Banten melalui Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi mengatakan tindakan arogansi para penagih utang kini bisa dipidana, dan masyarakat yang merasa menjadi korban bisa segera menghubungi pihak kepolisian dan pihak kepolisian akan melakukan penindakan terhadap penagih utang tersebut, jika melakukan kekerasan atau praktik - praktik premanisme.

"Debt collector (penagih utang) itu bisa di pidana kalau menarik sepeda motor atau mobil nasabah secara paksa," kata Edy, Minggu (19/1/2020).

Menurut Edy, jika penagih utang sudah melakukan kekerasan, maka dapat dijerat dengan pasal tindak pidana. Sebab, yang berhak melakukan penyitaan (menarik) kenderaan itu adalah aparat penegak hukum.

"Sedangkan pihak kreditur atau leasing, penagih utang tidak boleh mengambil sepeda motor, mobil atau rumah, maupun alat-alat elektronik rumah tangga semaunya sendiri," jelasnya.

Edy menegaskan berdasarkan aturan baru, penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri, sesuai dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020.

"Artinya, kasus nasabah akan disidangkan dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan nasabah tersebut," tegasnya.

Edy mengungkapkan, kendaraan nasabah akan dilelang oleh pengadilan dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit nasabah ke perusahaan leasing, lalu uang sisanya akan diberikan kepada nasabah.

"Tindakan pihak leasing melalui penagih utang yang mengambil secara paksa kendaraan di rumah, merupakan tindak pidana pencurian. Dan jika pengambilan dilakukan di jalan, merupakan tindak pidana perampasan," pungkasnya.

#Redaksi

Show comments
Hide comments
Tidak ada komentar:
Write comment

Kehilangan Surat Akta Jual Beli

Kehilangan Surat Akta Jual Beli
Telah Hilang Surat Berharga Berbentuk Akta Jual Beli (AJB) No. 436/29/crg/1997 A/n: Ny Janah Binti Jamari Pada Hari Rabu tanggal 16 September 2020

Media Partner

Wikipedia

Hasil penelusuran

SerangTimur.Co.Id

Featured Post

Diusianya yang ke-20, Banten Dirasa Belum Mampu Sejahterakan Masyatakat

SERANG | Tepat pada 4 Oktober 2020 Provinsi Banten mencapai usia 20 tahun yang memisahkan diri dari Jawa barat. Tentu tidak lain dan tidak ...

Berlangganan Artikel

Berita Terkini

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Back to Top
Inspirasi Anak Bangsa