Diusianya yang ke-20, Banten Dirasa Belum Mampu Sejahterakan Masyatakat




SERANG | Tepat pada 4 Oktober 2020 Provinsi Banten mencapai usia 20 tahun yang memisahkan diri dari Jawa barat. Tentu tidak lain dan tidak bukan Banten memisahkan diri dari Jawa barat adalah untuk mensejahterakan masyarakat Banten, meningkatkan akses pelayanan publik, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, insfratruktur, dan membangun ekonomi mandiri, karna Banten mempunya keunggulan dari sumber daya alam yang melimpah.


Tapi kemudian pada perakteknya Banten masih jauh dari apa yang di harapkan oleh masyarakat Banten itu sendiri. Berberapa pergantian pemimpin di Banten ternyata belum mampu menciptakan perubahan atas apa yang di cita-citakan oleh para tokoh pendiri Banten dan masyarakat. 


Tenyata dengan adanya visi-misi yang di topang pada saat kampanye politik lalu di kemas sebagai target, ternyata itu hanya menina bobokan atas kebutuhan masyarakat Banten.


Beberapa problematika yang terjadi di Banten seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, insfratruktur, ekonomi dan masih marakya tingkat korupsi di Banten, yang seharusnya hal ini menjadi prioritas atas kebijakan Gubernur Banten terhadap kepentingan masyarakat. 


Dengan adanya wabah Covid-19 tentu ini merupakan musibah bagi seluruh dunia, bahkan Banten pun ikut merasakan dari dapak wabah Covid-19. Perekonomian tersumbat, pendidikan terhambat, bahkan yang lebih miris lagi jumlah pengangguran di Banten semakin meningkat kembali terhitung  pada Agustus 2018.


BPS menyampaikan bahwa angka pengangguran Banten 8,52 persen. Kemudian periode Agustus 2019, Banten juga menduduki urutan pertama se-Indonesia dengan tingkat pengangguran sebesar 8,11 persen. 


Pada periode 2020 pengangguran di Banten bertambah sebanyak 23.409 orang sejalan dengan kenaikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi 8,01 persen pada Februari 2020.


Hal ini dilhat dari tingkat pendidikan, pengangguram di Banten didominasi oleh lulusan SMA sebesar 13,48 persen. Di posisi kedua TPT adalah lulusan SMK sebesar 13,11 persen. 


Menurut ketua umum Kumala Misbahudin, bahwa Pemerintah Provinsi Banten seolah-olah tidak serius dalam menyikapi permasalahan-permasalahan di Banten, salah satu terjadinya peningkatan pengangguran di Banten selama tiga kali berturut-turut Banten menjadi No 1 se- Indonesia, selama kepemimpinan WH-Andika.


Tentu jika hal ini terus menerus terjadi dan tidak dilakukan penangkal serius, maka WH-Andika gagal mempimpin Banten dalam menyikapi persoalan - persoalan yang di hadapi oleh masyarakat Banten di masa pandemi Covid-19 dan menyiapkan solusi bagi masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja. 


"Jangan hanya menunjukan citra baik terhadap masyarakat, tapi masyarakat terbebani atas kondisi yang terjadi saat ini. Jika hal ini tidak di lakukan maka Gubenur Banten WH-Andika gagal dalam menyikapi kebutuhan masyarakat Banten," tukasnya.


#Wie_Redaksi

Post a Comment

0 Comments