DPN SOLMET Minta Kejati Banten segera Tindaklanjuti Laporan Dugaan Korupsi Dindikbud dan PUPR Banten

Dok. Sekjen DPN Solmet Kamaludin (ist) 

SERANG | Usai melakukan aksi unjuk rasa oleh DPW Solmet Banten sekaligus melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Dindikbud dan PUPR Banten, yaitu pada kegiatan makan minum di Cahaya Madani Banten Boarding School (CMBBS) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, tahun Anggaran 2021 dan 2022 dan Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Jalan Kabupaten Serang, Akses Jalan Baros-Petir, Kabupaten Serang, Nilai Kontrak Rp. 2.036.422.000, Tahun Anggaran 2022, pada UPT PUPR Serang-Cilegon Pada Dinas PUPR Provinsi Banten. 

Sekjend DPN Solidaritas Merah Putih (SOLMET) Kamaludin menegaskan agar Kejati Banten untuk atensikan dan menindaklanjuti laporan ini.

"Semuanya sudah diuraikan pada saat memberikan laporan tersebut oleh rekan-rekan yang telah bertemu langsung  dari pihak Kejati Banten pada kesempatan itu," tergas Kamaludin, Selasa (7/3/2023). 

Kamaludin menyampaikan, pada perkembangan selanjutnya, dirinya sudah menginstruksikan kepada segenap pengurus dan kader Solmet se Banten pada momentum minggu depan untuk turun kembali ke Kejati Banten dalam rangka menggulirkan laporan baru dari dinas yang sama dan ditambah satu atau dua dinas lainnya yang saat ini sedang dalam tahap finishing analisa dan kajian terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi untuk disampaikan atau dilaporkan Kembali ke pihak APH yaitu Kejati Bante.

"Kami akan kawal terus proses hukum yang sudah dilaporkan sebelumnya, karena bagaimanapun berdasarkan informasi yang diterima sudah ada upaya-upaya agar persoalan ini tidak menjadi sesuatu yang bakal menjadi proses terhadap penegakkan hukum, untuk itu harus di awasi dan kawal sebaik mungkin," tegasnya.

Kamaludin menyebut, bahwa ruh dan marwah sebagai seorang aktivis harus tetap dijunjung tinggi, jangan sampai oportunis menyusup dan masuk pada lingkaran internal organisasi yang selalu menggoda pada urusan pragmatis. 

"Sikat dan libas pejabat-pejabat yang korup di Banten ini, terutama para pejabat dan keluarganya yang menampilkan gaya hidup yang hedonis, yang akhirnya menuntut pada perilaku yang berlebihan, dan efeknya adalah meraup keuntungan dari jabatan dan Amanah melalui tindakan-tindakan yang mengarah pada tindakan korup," tandasnya. 

Kamaludin berharap Kejati Banten yang baru, dibawah kepemimpinan, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, dapat memberikan ruang dan warna baru kepada arah dan kebijakan terhadap penegakkan hukum di Banten terutama pada kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi.

"Kami juga akan mengajukan waktu untuk dapat melakukan audience kepada dengan Kejati Banten dalam rangka dialog dan berdiskusi terhadap dinamika hukum yang berkembang di wilayah Banten ini," tutupnya.

[Sup-Red]