![]() |
| Dok. PT. JII |
Informasi itu disampaikan seorang karyawan yang meminta namanya tidak disebutkan. Menurutnya, pekerja HL di tempatnya bekerja belum mendapatkan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah pekerja HL di perusahaan tersebut diperkirakan ada 25 karyawan.
"Saya bagian Harian Lepas (HL). Memang gaji HL 200 ribu. Cuma takutnya ada kejadian yang tidak diinginkan, siapa yang bertanggung jawab kalau tidak ada BPJS," ujarnya, Jum'at (19/11).
Ia menambahkan, keinginan dirinya dan rekan-rekannya sederhana, yaitu agar perusahaan mengadakan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja HL.
"Keinginan saya dan teman-teman, diadakanlah BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan," katanya.
Narasumber tersebut juga mengungkapkan, ketika ada audit dari Disnaker, pekerja HL diminta untuk menyingkir dari area kerja oleh seorang kepala bagian.
"Sedangkan ketika ada audit dari buyer, pihak HL supaya menyingkir oleh seorang mandor," ungkapnya.
Jika pengakuan itu benar, maka kondisi 25 pekerja HL di lapangan tidak terlihat secara utuh saat pemeriksaan berlangsung.
Padahal, aturan tentang BPJS sudah jelas. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya, termasuk pekerja Harian Lepas, ke dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dapat dikenakan sanksi administratif hingga sanksi pidana.
Atas persoalan tersebut, para pekerja berharap Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Serang dan Bupati Serang dapat memberikan perhatian dan melakukan pengawasan.
Pekerja berharap Disnaker dapat turun langsung ke lapangan, memeriksa data kepesertaan BPJS, dan memastikan hak pekerja terpenuhi sesuai aturan yang berlaku.
Bupati Serang sebagai kepala daerah juga diharapkan dapat memastikan perlindungan bagi para pekerja di kawasan industri di Kabupaten Serang.
Bagi para pekerja, BPJS bukan sekadar fasilitas tambahan, tetapi jaminan perlindungan ketika sakit, mengalami kecelakaan kerja, hingga perlindungan bagi keluarga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT. Joil Inni Indonesia belum memberikan keterangan resmi terkait kabar tidak adanya BPJS bagi pekerja Harian Lepas tersebut.
Redaksi berharap dan menunggu pihak manajemen PT. Joil Inni Indonesia untuk memberikan hak jawab, agar pemberitaan ini berimbang dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
(*/Inno)



Tidak ada komentar:
Posting Komentar