![]() |
| Foto: Kondisi Tambang di wilayah Pulo Ampel, Kab. Serang |
Potensi alam inilah yang menjadikan wilayah pesisir utara tersebut sebagai salah satu pusat industri pertambangan galian C terbesar di Kabupaten Serang untuk memasok kebutuhan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
Namun, di balik deru alat berat dan narasi kontribusi pembangunan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat lokal justru sedang menanggung ongkos sosial, ekonomi, dan ekologis yang tidak sebanding.
Data Polda Banten mencatat Kabupaten Serang sebagai wilayah dengan jumlah perusahaan tambang berizin terbanyak di Banten, yakni sekitar 93 perusahaan, yang ironisnya masih dibayangi keberadaan puluhan tambang ilegal sebagaimana disoroti Ombudsman RI Perwakilan Banten pada awal tahun ini.
Aktivitas ekstraksi yang masif tersebut perlahan mengubah wajah Desa Pulo Ampel dari kawasan agraris yang subur menjadi hamparan galian terbuka.
Temuan riset lapangan yang kami lakukan di Desa Pulo Ampel memperlihatkan adanya fenomena "lingkaran setan" alih fungsi lahan pertanian. Dahulu, mayoritas warga menggantungkan hidup dari budidaya kacang tanah dan melinjo.
Kini, luas lahan pertanian terus menyusut drastis. Sebagian pemilik lahan melepas tanah warisannya bukan semata karena tergiur tawaran harga jual yang tinggi di tengah himpitan ekonomi, melainkan karena terpaksa.
Lahan pertanian yang bersebelahan dengan area tambang mengalami penurunan produktivitas akibat paparan debu pekat yang menghambat pertumbuhan tanaman. Ketika bertani tak lagi menghasilkan panen yang layak, menjual lahan menjadi pilihan terakhir yang tak terelakkan.
Secara ekonomi, kehadiran tambang galian C menciptakan paradoks yang mencolok. Narasi bahwa pertambangan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar ternyata tidak sepenuhnya terbukti di lapangan.
Upah pekerja tambang yang relatif rendah bahkan berada di bawah standar UMR Kabupaten Serang dengan beban jam kerja yang mencapai 12 jam per hari membuat mayoritas warga lokal enggan terlibat.
Penduduk setempat lebih memilih melaut atau bekerja di sektor pabrik dan proyek konstruksi yang memberikan penghasilan lebih layak. Akibatnya, posisi pekerja tambang justru banyak diisi oleh tenaga kerja pendatang dari luar daerah seperti Sumatera dan Lampung.
Warga lokal kehilangan aset produktif pertanian jangka panjang, tetapi tidak menjadi tuan rumah dalam perputaran ekonomi baru tersebut.
Perubahan struktur ekonomi dan masuknya arus pekerja pendatang ini pada gilirannya menggerus tatanan sosial masyarakat Pulo Ampel.
Dalam kacamata sosiologi, masyarakat desa yang semula hidup dalam solidaritas mekanik yang erat ditandai oleh tradisi gotong royong saat musim tanam dan panen kini bergeser menjadi masyarakat yang individualistis, transaksional, dan konsumtif.
Kesibukan kerja yang menyita waktu serta hilangnya ruang-ruang interaksi agraris membuat kohesi sosial antarwarga perlahan memudar.
Di sisi lain, beban kerusakan lingkungan harus ditanggung warga setiap hari tanpa jeda. Saat musim kemarau, kepulan debu dari aktivitas galian dan lalu-lalang truk material menyelimuti rumah, pekarangan, hingga jalan umum.
Sebaliknya, ketika musim hujan tiba seperti bulan November ini, hilangnya daerah resapan air di perbukitan ditambah tersumbatnya saluran drainase oleh tumpukan pasir dan batu sisa tambang memicu banjir musiman yang meluap ke permukiman warga.
Jalan raya yang digunakan bersamaan oleh masyarakat umum dan armada truk bertonase besar pun kian rusak dan memicu tingginya risiko kecelakaan lalu lintas.
Berbagai temuan empiris di Desa Pulo Ampel tersebut membuktikan bahwa dampak pertambangan galian C bersifat multidimensi dan saling mengikat.
Pertumbuhan ekonomi dari sektor ekstraktif tidak boleh lagi dijadikan pembenaran untuk mengabaikan daya dukung lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat lokal.
Pemerintah Provinsi Banten bersama Pemerintah Kabupaten Serang harus segera keluar dari pola pengawasan yang bersifat reaktif.
Pertama, penertiban tambang galian C ilegal serta audit kepatuhan lingkungan dan kewajiban reklamasi bagi perusahaan berizin di Pulo Ampel harus dilakukan secara tegas dan transparan.
Kedua, pemerintah daerah perlu menegakkan aturan jam operasional dan batas tonase angkutan tambang serta mewajibkan pelaku usaha memulihkan saluran drainase dan infrastruktur jalan yang rusak akibat aktivitas operasional mereka.
Pembangunan infrastruktur di luar sana memang membutuhkan pasokan batu dan pasir dari Pulo Ampel. Namun, keadilan pembangunan menuntut agar warga di sekitar lokasi tambang tidak dibiarkan menjadi korban dari kekayaan alamnya sendiri.
Penulis: Tobi Setiawan, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang PSDKU Kota Serang



Tidak ada komentar:
Posting Komentar