![]() |
| Dok. Ilustrasi AI |
Sebelumnya beberapa karyawan mengeluhkan soal tidak didaftarkannya ke BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan oleh management PT. Joil Inni Indonesia.
"Kami yang kerja HL seperti disembunyikan. Apalagi saat ada audit, baik dari Disnaker maupun pihak Buyer," kata karyawan yang enggan disebut namanya, Jum'at (20/11).
Sementara itu, pihak HRD PT. Joil Inni Indonesia Mery sempat meminta kepada Redaksi melalui DM Tiktok dan via WhatsApp penghapusan dan membatasi penyebaran informasi dan akan memberikan klarifikasi.
"Mohon admin untuk menghapus berita. Saya akan klarifikasi, pemberitaan ini akan merusak nama baik perusahaan kita," kata Mery, Jum'at (20/11).
Namun hingga Sabtu (21/11) sore klarifikasi yang akan dilakukan pihak HRD baik melalui email maupun WhatsApp hingga saat ini belum juga diberikan kepada Redaksi.
Untuk diketahui, perusahaan yang beroperasi di Kawasan Berikat tetap wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, dan kelalaian terhadap kewajiban ini dapat berdampak langsung pada kelancaran perizinan berusaha maupun fasilitas kepabeanannya.
Sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Pasal 15), mewajibkan setiap pemberi kerja secara bertahap mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai program jaminan sosial yang diikuti (JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP).
Status perusahaan sebagai penerima fasilitas fiskal Kawasan Berikat tidak mengecualikan perusahaan dari undang-undang ini.
Apalagi keterkaitan dengan Perizinan Berusaha & Kepabeanan, Dalam pengajuan maupun evaluasi izin Kawasan Berikat (berdasarkan regulasi kepabeanan seperti PMK 131/PMK.04/2018 dan PER-9/BC/2021 yang terintegrasi melalui sistem OSS), kepatuhan terhadap kewajiban dasar badan usaha termasuk kepesertaan jaminan sosial menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan perizinan berusaha.
Dan sanksi jika tidak mendaftarkan pekerja, berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 dan PP No. 86 Tahun 2013, perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dikenai sanksi administratif bertahap.
Tahapan Sanksi Bentuk Sanksi dan Dampak bagi Perusahaan Kawasan Berikat:
1. Teguran Tertulis Diberikan oleh BPJS maksimal 2 kali (masing-masing paling lama 10 hari kerja).
2. Denda Administratif Dikenakan sebesar 0,1% per bulan dari jumlah iuran yang seharusnya dibayar, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu teguran tertulis kedua.
3. Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu BPJS merekomendasikan penghentian layanan publik kepada instansi terkait. Bagi industri Kawasan Berikat, hal ini berisiko menghambat pengurusan izin usaha, izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA), izin mendirikan bangunan, hingga kelancaran proses tender.
Risiko Tambahan (Tanggung Jawab Langsung dan Pidana)
Tanggungjawab Biaya Kecelakaan/Kematian:
Jika terjadi kecelakaan kerja atau kematian pada karyawan yang belum didaftarkan, perusahaan wajib menanggung seluruh biaya perawatan dan santunan yang nilainya setara dengan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan.
Ancaman Pidana:
Apabila perusahaan memotong gaji karyawan dengan alasan iuran BPJS namun tidak mendaftarkan atau tidak menyetorkannya, pengurus/direksi dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal 8 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar (Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2011).
Laporan Dampak Ekonomi Kawasan Berikat:
Pengusaha Kawasan Berikat wajib menyampaikan laporan dampak ekonomi secara berkala kepada Bea Cukai yang memuat data penyerapan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga ketidakpatuhan ketenagakerjaan dapat memengaruhi profil risiko perusahaan di mata pengawas.



Tidak ada komentar:
Posting Komentar