SERANG (STC) - Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan dengan objek Rukmit TK-IV Kencana, pengecekan fisik pembangunan kantor Denhubrem dan Subdenzibang serta pengecekan fisik pembangunan rumah dinas Korem 064/MY, Tim Current Audit Itjenad mengunjungi Korem 064/MY, Senin (13/07/2020).
Bertempat di ruang rapat Korem 064/ MY, kegiatan dihadiri Brigjen TNI Legowo W.R Jatmiko selaku Ketua Tim Current Audit Itjenad beserta Rombongan, Danrem 064/MY Brigjen TNI Gumuruh Winardjatmiko Kasrem 064/MY, Dandim 0602/Serang, Dandim 0601/Pandeglang, dan juga Kepala Dinas Jawatan serta para Kabalak Aju Korem 064/MY.
Mengawali sambutan, Danrem 064/MY Brigjen TNI Gumuruh Winardjatmiko, menyampaikan bahwa kehadiran Tim Current Audit Itjenad di wilayah Korem 064/MY tentunya memiliki arti yang penting dan mempunyai nilai manfaat yang besar dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja satuan Korem 064/ MY.
"Kunjungan Tim Current Audit Itjenad ke satuan bawah dapat dimaknai sebagai realisasi dari fungsi pengawasan, pencegahan, atau pengendalian penyimpangan yang mungkin dapat terjadi," ungkapnya.
Lanjutnya, dengan kunjungan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan koreksi yang konstruktif kepada Korem 064/MY dalam pertanggungjawaban anggaran sesuai program dari komando atas.
Sementara itu, Ketua Tim Current Audit Itjenad Brigjen TNI Legowo W.R Jatmiko mengucapkan terimakasih atas penyambutan dan penerimaannya.
"Kami disini untuk melaksanakan audit, jika nanti saat melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kita menemukan adanya keganjilan/ kelemahan baik dari segi administrasi maupun prosedur penyelenggaraan keuangan atau kegiatan lainnya, Tim Wasrik akan memberikan petunjuk ataupun solusi untuk memecahkan masalah sesuai dengan aturan," tegasnya.
Masih kata Ketua Tim Current Audit Itjenad, kalau kita mendapatkan hibah itu harus kita pahami dulu, prosesnya seperti apa dan administrasinya bagaimana, itu harus dipahami. Begitupun mengenai aset, itu juga harus di cek. Di Korem, Kodim, maupun Koramil.
"Pemanfaatan aset juga harus ada PKS atau perjanjian kerjasama, kemudian berikutnya tentang BMP, semua itu pertanggungjawaban nya harus jelas," jelasnya.
#Rls_hms
Tidak ada komentar:
Posting Komentar