Kritik Kenaikan BBM di Tengah Konflik Global, Rakyat jangan Jadi Korban Geopolitik

Foto: Rahmatullah

Indonesia kembali dihadapkan pada kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas.

Kebijakan ini muncul di tengah memanasnya konflik internasional antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang turut mendorong lonjakan harga minyak dunia.

Namun, menjadikan situasi global sebagai satu-satunya alasan adalah bentuk penyederhanaan masalah yang berbahaya.

Kami memandang bahwa kenaikan BBM bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga cerminan lemahnya kedaulatan energi nasional.

Ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak menjadikan negara ini rentan terhadap gejolak geopolitik global. Ketika konflik terjadi di Timur Tengah, rakyat Indonesia langsung merasakan dampaknya melalui kenaikan harga energi dan kebutuhan pokok.

Konflik Iran–Israel–Amerika bukan sekadar perang militer, melainkan juga perang ekonomi yang menjadikan energi sebagai instrumen tekanan. Dalam situasi ini, negara-negara berkembang seperti Indonesia berada pada posisi yang lemah. 

Dampaknya sangat nyata: harga minyak dunia melonjak, beban subsidi meningkat, dan pemerintah kembali mengambil jalan pintas dengan menaikkan harga BBM.

Kami menilai bahwa kebijakan ini tidak berpihak pada rakyat.

Kenaikan BBM akan memicu efek domino: naiknya tarif transportasi, meningkatnya harga bahan pokok, serta menurunnya daya beli masyarakat.

Kelompok yang paling terdampak adalah buruh, petani, nelayan, dan masyarakat kecil yang selama ini sudah berada dalam kondisi ekonomi yang rentan.

Lebih dari itu, kebijakan ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola energi dan anggaran negara. Di tengah alasan efisiensi dan tekanan fiskal, publik masih menyaksikan berbagai bentuk pemborosan anggaran dan program yang tidak menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.

Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang prioritas kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, kami menyampaikan sikap sebagai berikut:

1.Mendesak pemerintah untuk tidak menjadikan rakyat sebagai objek penyesuaian kebijakan akibat tekanan global.

2. Menuntut transparansi penuh dalam pengelolaan subsidi energi dan kebijakan fiskal.

3. Mendorong percepatan kemandirian energi nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.

4. Meminta adanya perlindungan konkret bagi masyarakat terdampak, bukan sekadar bantuan sementara.

Kami menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan kenaikan BBM adalah bentuk tanggung jawab moral sebagai warga negara.

Negara harus hadir untuk melindungi rakyatnya, bukan sekadar menjadi perpanjangan tangan dari mekanisme pasar global.

Jika situasi ini terus dibiarkan, maka setiap konflik di luar negeri akan selalu berujung pada penderitaan rakyat di dalam negeri.

Penulis: Rahmatullah