Dua Perusahaan Besar di Jawilan Diduga Tak Kantongi Izin SIPA, APH Diminta Bertindak

Dok. Ilustrasi

SERANG | Di tengah senyapnya Kawasan Industri CBA Jawilan, dua korporasi raksasa diduga pesta pora menguras air bawah tanah secara brutal sejak Oktober 2025, tanpa izin tuntas dan tanpa bayar pajak sepeser pun ke daerah.

Dua nama yang kini jadi sorotan tajam adalah PT Global Polymer Indonesia dan PT Yinfeng. Selama hampir enam bulan, desing mesin bor dan pompa air skala industri milik keduanya tak pernah padam. 

Dan dua puluh empat jam, tujuh hari seminggu, isi perut bumi Jawilan disedot tanpa ampun. Sementara kas daerah? Kosong melompong.

Hasil konfirmasi, HRD kedua pabrik tersebut hanya melempar tameng klasik.

“Izinnya lagi diurus lewat OSS," katanya. 

Hal itu tidak sejalan dengan fakta dilapangan, oprasi sejak Oktober ke April sudah setengah tahun. Jika benar diurus OSS, izin pasti sudah terbit dan pajak sudah dibayar. Ini namanya merampok air tanah rakyat secara terang-terangan. 

Kepala Bapenda Kabupaten Serang, Lalu Farha Nugraha, justru balik bertanya saat ditanya keberadaan aktivitas pengeboran air yang dilakukan dua perusahaan di kawasan CBA itu. 

"Berarti belum terdaftar ya? Saya minta datanya dulu untuk cek apakah mereka wajib pajak atau belum. Nanti saya kabari," ujarnya, Kamis (21/4). 

Pernyataan itu bak petir di siang bolong, hingga April 2026, Bapenda diduga belum menerima setoran Pajak Air Bawah Tanah dari dua raksasa industri itu.

Padahal, aturan tak bisa ditawar, dan setiap tetes air tanah yang disedot korporasi wajib dikenakan pajak daerah.

Menurut salah satu Aktivis Banten Tian Arsy, turunya pendapatan daerah bukan kebocoran, ini perampokan PAD!

"Air tanah dikuras habis-habisan, kas daerah nol besar. Kalau ini bukan penggelapan, lalu apa namanya," tegas Tian. 

Kata Tian, saat dalih izin masih diurus, terus dipelintir, pompa-pompa raksasa milik PT Global Polymer Indonesia dan PT Yinfeng terus meraung tanpa henti. Alam dihisap, aturan diinjak, pajak diembat. 

Hingga berita ini meledak ke publik, dua korporasi itu bungkam seribu bahasa. Tak ada klarifikasi. Tak ada bukti bayar pajak. Instansi pengawas pun belum bertindak.

Kini bola panas ada di tangan Pemkab Serang. Beranikah menyegel sumur bor ilegal dan menagih ratusan juta, bahkan miliaran, potensi pajak yang diduga digelapkan? Atau skandal air tanah ini akan kembali dikubur dalam-dalam, kalah oleh gemerlap lobi korporasi.

Rakyat menunggu. Bumi Jawilan menjerit. Kas daerah menjerit lebih kencang. (Ari)