 |
| Dok. Kantor Desa Dukuh, Kecamatan Kragilan |
Temuan tersebut memperkuat sorotan publik yang muncul soal realisasi Dana Desa tahun 2025 dinilai amburadul dan membuat warga murka.
Tiga pos anggaran jadi sorotan, Rp73 juta untuk sampah hanya berujung bak semen, Rp.426 juta penyertaan modal BUMDes tanpa kejelasan hasil, dan honor Satlinmas yang tak jelas.
Abudin Sekdes Dukuh mengonfirmasi, pos sampah permukiman pada Dana Desa pada tahun 2025 dianggarkan Rp73 juta. Namun realisasi di lapangan hanya pembangunan bak penampungan.
"Bak sudah dibangun. Tapi pembakaran sampah tidak boleh. Pendamping desa melarang, katanya arahan Bupati. Tunggu Perbup dulu," kata Sekdes Dukuh kepada media pada (18/4/2026) lalu.
Ia menambahkan, anggaran pengangkutan sebenarnya tersedia namun tidak dijalankan.
"Motor pengangkut ada. Tapi tidak boleh beroperasi. Kalau warga bakar sendiri dilarang, kalau tidak diangkut sampah menumpuk. Uang Rp73 juta akhirnya tidak optimal," ujarnya.
Estimasi di lapangan, pembangunan 3 unit bak sampah menghabiskan Rp15 juta sampai Rp23 juta.
"Sisanya ke mana. Apakah dikembalikan, tapi Warga tidak pernah melihat laporannya," tambah Abudin.
Pos terbesar yang dikonfirmasi adalah Penyertaan Modal BUMDes Rp426 juta dari Dana Desa 2025. Programnya untuk ketahanan pangan seperti tanaman jagung dan perikanan.
"Desa sudah menggelontorkan dana sesuai proposal. Tapi hasilnya? Pemerintah desa tidak tahu," ungkap Sekdes Dukuh.
Padahal, kata dia, Perbumdes mewajibkan pembukuan dan persentase keuntungan untuk desa.
"Nyatanya Desa hanya tahu uang keluar. Uang masuk? Nol. Rp426 juta belum ada pertanggungjawaban hasilnya," tegasnya.
"BUMDes baru berjalan 4 bulan. Dengan dana sebesar itu seharusnya sudah terlihat hasilnya. Jika tidak ada, ini perlu dievaluasi total," lanjutnya.
Sementara, untuk anggaran Satlinmas pada tahun 2026 ikut disorot.
"Linmas dapat seragam kalau rapat. Honor bulanan? Tidak jelas. Mereka jaga kampung, tapi kepastian honornya belum ada," kata salah satu sumber di Desa.
Terkait larangan bakar sampah, Sekdes menjelaskan, Bupati Serang melarang agar jangan bakar sampah, tunggu Perbup untuk pengangkutan.
Namun fakta di lapangan, Perbup belum terbit dan pengangkutan dihentikan.
"Sampah menumpuk. Ini yang jadi pertanyaan warga," jelasnya.
Temuan ini memicu reaksi warga dan Transparansi pihak Pemerintah Desa Dukuh, Kecamatan Kragilan. Anggaran Rp73 juta hanya jadi bak, Rp426 juta belum jelas hasilnya, Linmas tidak ada kejelasan honor.
"Ini Dana Desa 2026, uang rakyat! Jangan sampai tidak tepat sasaran," teriak salah satu warga.
Warga meminta:
1. Pemdes membuka laporan realisasi Dana Desa 2025 dan 2026 secara rinci.
2. Audit BUMDes Rp426 juta oleh Inspektorat Kabupaten Serang.
3. Kejelasan mekanisme pengangkutan sampah dan honor Satlinmas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar