 |
| Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza |
Menurut Handi, pidato tersebut memberikan sinyal bahwa pemerintah memandang ekonomi tidak hanya sebagai persoalan teknokratis dan administratif, melainkan sebagai bagian dari komitmen politik kebangsaan yang harus diarahkan dan dijalankan secara serius.
Handi menyambut positif target pertumbuhan ekonomi yang dipatok sebesar 5,8–6,5 persen pada 2027 dan diarahkan mencapai 8 persen pada 2029. Pemerintah juga menargetkan defisit APBN tetap terjaga pada kisaran 1,8–2,4 persen terhadap PDB, kemiskinan turun menjadi 6–6,5 persen, serta tingkat pengangguran berada pada rentang 4,3–4,87 persen.
"Kita menyambut baik target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan sebesar 5,8–6,5 persen pada 2027 dan menuju 8 persen pada 2029, dengan defisit APBN dijaga 1,8–2,4 persen PDB," kata Handi, Jum'at (22/5).
Ia menilai berbagai target tersebut mencerminkan keinginan kuat pemerintah untuk bekerja keras memperbaiki kondisi ekonomi nasional. Ia juga menyatakan dukungan terhadap arah dan target ekonomi yang telah disampaikan Presiden.
Namun demikian, Handi mengingatkan bahwa keberhasilan agenda tersebut sangat ditentukan oleh kualitas implementasi kebijakan.
"Kita mendukung sepenuhnya rencana dan target ekonomi tahun 2027 yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo tersebut. Tetapi, kita juga perlu mengingatkan bahwa, terdapat kondisi yang perlu diperhatikan dan diperbaiki, jangan sampai rencana tersebut hanya sebatas konsep tetapi lemah dalam implementasi," ujarnya.
Menurut Handi, visi politik yang kuat perlu diterjemahkan ke dalam reformasi ekonomi yang konkret, terukur, dan implementatif. Ia mengidentifikasi sedikitnya lima aspek yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Pertama, target pertumbuhan ekonomi dinilai sangat optimistis di tengah tekanan global dan pelemahan domestik. Hal ini terlihat dari asumsi nilai tukar rupiah yang diproyeksikan berada pada kisaran Rp16.800–17.500 per dolar AS, yang menunjukkan pemerintah sendiri mengakui adanya tekanan eksternal terhadap perekonomian nasional.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu merumuskan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas nilai tukar sebagai fondasi pencapaian target pertumbuhan.
Kedua, Handi menilai pidato Presiden belum memberikan penjelasan yang cukup mengenai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Selama ini perekonomian Indonesia masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor komoditas.
Meskipun hilirisasi kembali menjadi agenda utama, tanpa strategi industrialisasi yang jelas kebijakan tersebut berisiko memperkuat ekonomi ekstraktif dibandingkan membangun basis manufaktur berteknologi tinggi dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
"Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan industri yang berbasis komponen sumber daya lokal," katanya.
Ketiga, Handi melihat masih terdapat tantangan antara ekspansi berbagai program prioritas pemerintah dan kapasitas fiskal negara.
Dengan target belanja negara mencapai 14,8 persen PDB sementara pendapatan negara hanya berada pada kisaran 11,82–12,4 persen PDB, ruang fiskal dinilai tetap terbatas dan ketergantungan terhadap utang masih cukup tinggi.
Handi menegaskan bahwa reformasi perpajakan perlu terus diperkuat agar disiplin fiskal dapat terjaga secara berkelanjutan.
"Kita mendukung keberlajutan kebijakan reformasi perpajakan yang sudah dilakukan sebelumnya. Tanpa itu, ekonomi Indonesia akan mengalami ketimpangan untuk membiayai proses pembangunan," ujarnya.
Keempat, meskipun pidato Presiden mengusung semangat “ekonomi untuk rakyat”, Handi menilai persoalan ketimpangan ekonomi belum dijawab secara memadai.
Target penurunan rasio gini menjadi 0,362–0,367 dinilai positif, namun distribusi hasil pertumbuhan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Selama struktur ekonomi masih terkonsentrasi pada kelompok usaha besar dan bersifat oligopolistik, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menghasilkan pemerataan kesejahteraan.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu menghadirkan kebijakan turunan yang lebih dirasakan langsung oleh kelompok masyarakat menengah dan bawah.
Kelima, aspek kualitas belanja negara dinilai belum mendapat perhatian yang memadai.
Menurut Handi, ekspansi fiskal yang direncanakan perlu diiringi dengan jaminan peningkatan kualitas belanja agar mampu menghasilkan dampak nyata bagi sektor riil.
"Masalah klasik yang masih kita hadapi, inefisiensi, kebocoran, dan rendahnya multiplier effect terangkum dalam angka ICOR yang tinggi belum dijawab secara sistemik," katanya.
Ia berharap pemerintah memperkuat kembali reformasi tata kelola anggaran agar peningkatan belanja negara tidak hanya memperbesar defisit, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Meski demikian, Ia mengapresiasi kehadiran Presiden secara langsung dalam penyampaian KEM-PPKF 2027. Langkah tersebut dinilai menunjukkan bahwa arah kebijakan fiskal kini ditempatkan sebagai agenda politik nasional yang strategis, bukan sekadar dokumen teknokratis.
Handi menilai penekanan pemerintah pada ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja formal, dan perlindungan masyarakat menunjukkan adanya kesadaran bahwa legitimasi pemerintahan ke depan sangat bergantung pada peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat.
Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan lagi membangun optimisme, melainkan memastikan kredibilitas pelaksanaan kebijakan.
Pemerintah perlu memastikan APBN benar-benar menjadi instrumen transformasi ekonomi yang mampu memperkuat industri domestik, memperluas kelas menengah, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mengurangi ketimpangan.
"Karena itu, tantangan berikutnya bukan lagi membangun optimisme, melainkan membangun kredibilitas implementasi," tegas Handi.
Ia menambahkan bahwa target-target besar dalam KEM-PPKF hanya akan bermakna apabila diwujudkan melalui kebijakan yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Untuk itu, Ia menantikan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan fiskal pemerintah dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2027 yang akan disampaikan Presiden pada 16 Agustus 2026 mendatang.
_copy_465x265.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar