Menuju Paradigma Baru, Mengelola Aset Negara untuk Pembiayaan Pembangunan yang Berkelanjutan

Foto: Istimewa

BANYUWANGI | Saat ini, pemerintah Indonesia sedang berada di titik krusial dalam pengelolaan keuangan negara. Fiscal space tidak hanya dimaknai sebagai selisih matematis antara pendapatan dan belanja, melainkan indikator fleksibel pemerintah dalam mengeksekusi program prioritas tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi jangka panjang.

Keterbatasan anggaran konvensional, baik APBN maupun APBD menutut pergeseran paradigma yang fundamental dari funding (pendanaan dari satu sumber) menjadi financing (penciptaan skema keuangan yang berkelanjutan). 

Salah satu kunci paling krusial  dalam paradigma ini adalah redefinisi pengelolaan aset negara.Selama puluhan tahun, birokrasi sering memandang aset negara sebagai objek administrative yang harus dijaga keberadaan fisiknya agar tidak hilang, tanpa pernah mempertimbangkan nilau ekonomisnya.

Aset negara tidak boleh dipandang sebagai benda mati yang hanya membebani anggaran, melainkan harus dikelola sebagai kapital aktif yang mampu membiayai pembangunannya sendiri. Melalui skema pembiayaan inovatif, pemerintah dapat mengoptimalkan nilai ekonomi aset untuk menarik investasi. 

Skema seperti asset recycling adalah skema yang paling menjajikan, memberikan hak pengelolaan aset infrastruktur yang sudah ada kepada sektor swasta atau badan usaha lainnya untuk jangka waktu tertentu, kemudian menggunakan pendapatan dari penjualan atau pengalihan hak pengelolaan aset tersebut untuk membiayai proyek infrastruktur baru.

Selain itu, terdapat skema KPBU( Kemitraan pemerintah dan Badan Usaha), Di mana sektor swasta dilibatkan secara aktif dalam pendanaan dan pengelolaan preyek infrastruktur.

Skema lain seperti penggunaan obligasi berbasis pasar dan kontribusi mikro menawarkan jembatan efektif untuk mendanai proyek ekonomi skala besar secara inklusif.

Tanpa skema ini, pemerintah akan terjebak dalam dilema antara pemenuhan kebutuhan dasar dan percepatan Pembangunan infrastruktur yang membutuhkan modal besar.

Meskipun sangat menjanjikan, implementasi inovasi pembiayaan di lapangan beberapa kali menabrak labirin birokrasi dan dilema kebijakan yang sangat kompleks, masalah utama nya yaitu tentang ego sektoral dan kerumitan legalitas.

Banyak aset negara yang status sertifikatnya tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, atau bahkan masih berstatus sengketa dengan warga. Tanpa adanya kepastian hukum, investor manapun tidak akan berani menyentuh aset tersebut.

Jika skema KPBU tidak dikelola dengan transparansi tinggi, pemerintah mungkin akan terbebani oleh kontinjensi yang meledak tiba tiba. Selanjutnya yaitu masalah kriminalisasi kebijakan, banyak pejabat publik yang memiliki ide inovatif untuk mengelola aset namun memilih diam karena takut dianggap merugikan negara jika proyek nya tidak berjalan lancar.

Batas antara kesalahan bisnis yang wajar dengan tindak pidana korupsi yang sering kali kabur. Ketakutan akan audit BPK  atau pemeriksaan KPK membuat birokrat lebih memilih asetnya diam saja daripada berisiko masuk penjara karena mencoba berinovasi. 

Untuk mengatasi masalah implementasi, diperlukan transformasi dalam tata kelola hukum dan birokrasi. Digitalisasi manajemen aset menjadi harga mati. Dengan sistem yang terintegrasi, status hukum dapat dipantau secara real time, sehingga meminimalisir sengketa lahan dengan warga atau antar insitusi.

Infografis di atas memberikan gambaran komprehensif mengenai Hierarki Regulasi Pengelolaan Aset Publik di indonesia, yang mencakup barang milik negara (BMN) dan barang milik daerah (BMD).

Infografis ini bukan hanya daftar peraturan, melainkan peta jalan bagaimana negara mengelola kekayaan yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan untuk mencapai tujuan fiskal.

Sebuah instrumen strategis yang memiliki landasan hukum yang sangat kuat. Di mulai dari mandat UUD 1945 dan dipertegas oleh UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara hingga PMK 165/2021 dan PMK 111/2016.

Terdapat revauasi yang sangat krusial dalam memperkuat struktur fiskal yaitu PERPRES No. 5/2017 mengenai penilaian kembali (Revaluasi).

Revaluasi ini bukan hanya soal mempercantik angka di atas kertas, melainkan upaya untuk menunjukkan nilai kekayaan negara yang sebenarnya (fair value).

Dengan nilai aset yang akurat, daya tawar fiskal Indonesia di mata dunia menjadi kredibel. Secara keseluruhan, regulasi ini menciptakan sebuah ekosistem manajemen aset yang holistik, dimana kepastian hukum menjadi prasyarat utama terciptanya good public governance. 

Dengan begitu, pengelolaan aset tidak lagi dipandang sebagai urusan administratif belaka, melainkan sebagai jantung dari strategi manajemen keuangan negara yang bekelanjutan dan kompetitif. 

Melalui integrasi seluruh peraturan, pemerintah berupaya meninggalkan praktik yang pasif menuju manajemen aset yang modern dan bernilai ekonomis tinggi. Keseluruhan regulasi ini berfungsi sebagai benteng perlindungan kekayaan negara sekaligus penggerak ekomomi yang berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang.

Infografis yang terlampir di atas memberikan gambaran nyata mengenai peforma finansial dari tata kelola Barang Milik Negara(BMN) selama kurun waktu sepuluh tahun, dari 2010 hingga 2020. 

Grafik tersebut membuktikan bagaimana implementasi berbagai regulasi aset yang bermuara pada Penciptaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara nyata. Secara keseluruhan, garis linear berwarna ungu menunjukkan bahwa total PNBP dari pengelolaan BMN memiliki proyeksi yang harus meningkat secara positif, meskipun dalam realisasinya terjadi fluktuasi ysng cukup dinamis pada tahun tahun tertentu. 

Terdapat lonjakan tajam yang sangat memengaruhi total penerimaan PNBP BMN. Lonjakan pertama terjadi pada tahun 2014 yang faktornya dari sektor pengelolaan BMN pada Pengelaan Barang (KNL), hal ini mengindikasi adanya upaya intensifikasi penertiban, dam revaluasi  administratif berskala besar pada periode tersebut yang berhasil ditarik menjadi kas negara.

Sementara, lonjakan kedua terjadi pada tahun 2018, puncaknya penerimaan di dorong oleh keberhasilan skema pemanfaatan BMN, serta mulai tinggi nya kontribusi penerimaan dari Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara ( BLU LMAN) yang eksistensinya mulai tercatat signfikan sejak 2016.

Kontribusi gabungan dari pemanfaatan dari optimalisasi oleh BLU LMAN  ini merupakan bukti terkuat bahwa aset negara dapat dikelola secara komersial dan professional untuk memberikan ruang fiscal yang lebih luas. 

Di sisi lain, grafik di atas memperlihatkan kehati hatian pemerintah dalam mengelola necara nya. Fakta ini menegaskan bahwa pelepasan/ penjualan aset negara dihindari dan bukan merupakan opsi pertama untuk menghasilkan pendapatan.

Dari keselurahan ini dapat disimpulkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan paying hukum untuk optimalisasi aset, realisasi penerimaan negara sangat bergantung pada stabilitas iklim ekonomi secara keseluruhan. 

Penulis: Putri Nita Kurniasari, Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Administrasi Publik