Paradigma Transparansi AI, Mengukir Kinerja Keuangan Publik Di tengah Inflasi dan Resesi

Foto: Istimewa

BANYUWANGI | Pengelolaan keuangan publik merupakan pilar fundamental bagi keberlangsungan suatu negara. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan adanya jurang pemisah antara realisasi kebijakan dan harapan publik.

Ketidakpastian ini berakar dari kurangnya keterbukaan dalam mekanisme alokasi dan pengawasan anggaran. Di Indonesia, fenomena ini menjadi semakin krusial saat memasuki tahun 2024, di mana kondisi ekonomi makro menunjukkan tekanan yang signifikan. 

Data dari Badan Pusat Statistik mencatat bahwa inflasi nasional telah menyentuh angka 3,51 persen pada medio Agustus 2024. Tekanan ini kian diperparah oleh ancaman resesi global yang memicu depresiasi nilai tukar rupiah hingga mencapai kisaran Rp15.500 per dolar Amerika Serikat.

Dalam lingkup domestik, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menghadapi tantangan likuiditas dengan defisit yang membengkak hingga Rp522 triliun, sementara akumulasi utang negara terus merangkak naik menuju angka Rp8.500 triliun. 

Kondisi fiskal yang rentan ini semakin diperburuk oleh rendahnya efektivitas penyerapan anggaran. Tercatat pada triwulan II, realisasi belanja hanya mencapai 62 persen, sebuah angka yang berada jauh di bawah target minimal sebesar 70 persen.

Kegagalan mencapai target ini, ditambah dengan munculnya berbagai dugaan penyimpangan pada proyek strategis nasional di kementerian terkait serta pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN), telah mengikis kepercayaan masyarakat.

Sentimen negatif ini divalidasi oleh hasil survei Lembaga Survei Indonesia yang menunjukkan bahwa mayoritas responden sekitar 65 persen menyatakan keraguan mendalam atas transparansi pengelolaan APBN. 

Sejarah memberikan pelajaran berharga melalui pengalaman penanganan pandemi Covid-19. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan bantuan sosial sebesar Rp400 triliun, distribusi bantuan tersebut kerap kali meleset dari sasaran akibat sistem data yang tertutup dan fragmentasi birokrasi.

Kegagalan distribusi ini menjadi bukti nyata bahwa metode konvensional tidak lagi memadai untuk menangani kompleksitas masalah keuangan negara. 

Situasi ini kian kompleks dengan adanya dinamika geopolitik internasional, seperti konflik di Ukraina dan Timur Tengah, yang memberikan tekanan hebat pada harga energi dunia. Dampak lanjutannya adalah pembengkakan subsidi bahan bakar minyak yang membebani ruang fiskal nasional.

Tanpa adanya adopsi paradigma baru yang berbasis pada kecerdasan buatan (AI), pengelolaan keuangan negara dikhawatirkan akan terus terjebak dalam siklus utang yang tidak produktif dan krisis legitimasi yang berkepanjangan. 

Kecerdasan Buatan sebagai Solusi Transformatif 

Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam ekosistem keuangan publik menawarkan mekanisme baru yang lebih obyektif, cepat, dan akurat. Inti dari paradigma ini adalah penggunaan analisis data besar (big data analytics) yang dipadukan dengan algoritme pembelajaran mesin (machine learning) untuk menciptakan sistem pengawasan proaktif.

Melalui teknologi ini, pemerintah dapat melakukan deteksi dini terhadap anomali pengeluaran, memprediksi risiko fiskal secara realtime, serta melakukan evaluasi efisiensi pada setiap lini belanja negara. 

Keberhasilan implementasi AI dalam sektor publik telah dibuktikan oleh negaranegara maju. Singapura, melalui Kementerian Keuangannya, telah mengadopsi sistem analitik tingkat lanjut yang mampu mengidentifikasi ketidakwajaran transaksi secara otomatis.

Hasilnya sangat signifikan; tingkat korupsi di negara tersebut berhasil ditekan hingga 35 persen sejak tahun 2020. Di sisi lain, Estonia telah mengintegrasikan teknologi blockchain dengan AI untuk menciptakan tata kelola pemerintahan elektronik (e-governance) yang memberikan tingkat transparansi hingga 99 persen pada seluruh layanan publiknya. 

Di Indonesia, pondasi menuju arah tersebut sebenarnya telah diletakkan melalui pengembangan Sistem Informasi Keuangan Negara (SIKN) dan digitalisasi layanan perpajakan.

Namun, pemanfaatannya saat ini masih bersifat parsial. Integrasi kecerdasan buatan yang komprehensif berpotensi menyatukan data dari 34 provinsi dengan pangkalan data lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam satu ekosistem digital yang terpadu. 

Penerapan AI dalam keuangan negara akan membawa tiga manfaat utama yang saling berkaitan: 

1.Transparansi Radikal melalui Visualisasi Data: Pemerintah dapat menyajikan dashboard data terbuka yang mutakhir dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Hal ini akan mengubah laporan keuangan yang kaku menjadi informasi publik yang dinamis, sehingga partisipasi pengawasan dari masyarakat dapat meningkat. 

2.Otomatisasi Indikator Kinerja Utama (KPI): AI memungkinkan pengukuran kinerja setiap proyek pemerintah, terutama infrastruktur, dilakukan berdasarkan data objektif mengenai tingkat pengembalian investasi dan dampak sosialnya. Tidak akan ada lagi proyek yang berjalan tanpa evaluasi efisiensi yang ketat. 

3. Prediksi dan Mitigasi Risiko Fiskal: Algoritme AI mampu memberikan rekomendasi strategis, seperti mengidentifikasi belanja non-prioritas yang harus dipangkas ketika inflasi melonjak. Studi kasus dari McKinsey di Brasil membuktikan bahwa pendekatan ini mampu mereduksi pemborosan anggaran hingga 15 persen selama periode resesi. 

Tentu saja, transisi menuju tata kelola berbasis AI tidaklah tanpa hambatan. Tantangan struktural yang dihadapi Indonesia mencakup fragmentasi data antarlembaga yang masih tinggi, keterbatasan kompetensi digital di kalangan aparatur sipil negara (ASN), serta adanya resistensi dari birokrasi yang terbiasa dengan pola kerja lama.  

Meskipun demikian, peluang terbuka lebar melalui penguatan kerangka regulasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta rancangan regulasi mengenai pemberantasan suap keuangan.

Kolaborasi strategis dengan sektor swasta, khususnya perusahaan teknologi terkemuka, dapat menjadi katalisator dalam mempercepat proses adopsi teknologi ini. 

Sebagai contoh, keberhasilan sistem e-budgeting di Provinsi DKI Jakarta yang berhasil meningkatkan realisasi anggaran sebesar 10 persen menunjukkan bahwa transformasi digital, jika dikelola dengan serius, akan memberikan hasil yang nyata. 

Sebagai kesimpulan, implementasi kecerdasan buatan bukan lagi sekadar pilihan inovatif, melainkan kebutuhan darurat untuk memulihkan kesehatan fiskal Indonesia. 

AI adalah kunci untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan efisiensi belanja negara di tengah badai inflasi dan resesi global. Dengan sistem analitik yang canggih, pengelolaan APBN dapat dibersihkan dari kepentingan subjektif dan praktik penyimpangan. 

Ke depan, pemerintah perlu mengambil langkah berani dengan mengalokasikan sekurangnya satu persen dari APBN khusus untuk pembangunan infrastruktur AI fiskal. Selain itu, investasi pada sumber daya manusia melalui pelatihan bagi 10.000 ASN di bidang data merupakan hal yang mendesak.

Disaat yang sama, masyarakat harus tetap aktif mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memastikan bahwa kebijakan ini dijalankan dengan semangat keterbukaan informasi sepenuhnya. 

Menyongsong tahun 2025, Indonesia harus berdiri sejajar dalam persaingan digital global. Paradigma transparansi berbasis kecerdasan buatan adalah fondasi utama bagi tata kelola negara yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan mampu membawa bangsa keluar dari jerat ketidakpastian ekonomi menuju pertumbuhan yang inklusif. 

Penulis : Erwin nila agustin Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi Fakulstas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik