 |
| Dok. Istimewa |
Namun, di tengah perkembangan tersebut, berbagai perhatian masyarakat juga bermunculan. Mulai dari persoalan lingkungan, ketenagakerjaan, pembangunan, tata kelola pemerintahan, hingga dinamika sosial dan politik lokal.
Beragam isu tersebut jika dilihat secara bersamaan seolah menjadi sebuah “gado-gado persoalan”.
Tetapi apakah semuanya merupakan persoalan? Belum tentu.
Di sinilah pentingnya melihat setiap isu secara proporsional, berdasarkan data, dokumen, aturan, serta klarifikasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Dalam sebuah wilayah yang berkembang, masyarakat tentu memiliki hak untuk bertanya.
Bagaimana pembangunan dilaksanakan?
Bagaimana lingkungan dijaga?
Bagaimana tenaga kerja mendapatkan perlindungan?
Bagaimana pemerintah melakukan pengawasan?
Dan sejauh mana manfaat pembangunan dirasakan masyarakat?
Pertanyaan tersebut bukan berarti menolak pembangunan.
Sebaliknya, pertanyaan publik dapat menjadi bagian dari kontrol sosial agar pembangunan berjalan secara tertib dan memberikan manfaat yang lebih luas.
TRANSPARANSI MENJADI KUNCI.
Setiap aktivitas pembangunan dan kegiatan usaha tentu memiliki aturan yang harus dipenuhi sesuai bidang dan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, apabila muncul pertanyaan mengenai suatu kegiatan, pendekatan yang paling tepat bukanlah saling menyalahkan, melainkan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan secara objektif.
Jika sesuai aturan, masyarakat patut mendapatkan penjelasan yang terang.
Jika terdapat kekurangan administratif atau persoalan lainnya, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme yang tersedia.
Dengan demikian, ruang publik tidak dipenuhi oleh spekulasi, melainkan oleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HARUS BERJALAN BERSAMA.
Pertumbuhan ekonomi memang penting. Namun pembangunan yang baik bukan hanya tentang investasi, industri, jalan, bangunan atau aktivitas ekonoPembangunan juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.
Karena itu, setiap aktivitas yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan perlu diawasi secara serius sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi untuk memastikan bahwa pembangunan hari ini tidak menimbulkan persoalan bagi generasi mendatang.
KRAGILAN MEMBUTUHKAN DIALOG.
Kragilan tidak perlu dipandang hanya dari satu sisi.
Pemerintah memiliki tanggungjawab melakukan pelayanan dan pengawasan. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab menjalankan kegiatan sesuai ketentuan. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi sekaligus kewajiban menjaga ketertiban.
Sementara media dan kelompok masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi serta melakukan kontrol sosial secara bertanggungjawab.
Jika seluruh unsur tersebut dapat duduk bersama, banyak persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan lebih baik.
JANGAN BIARKAN PERBEDAAN MENJADI PERPECAHAN.
Kritik tidak harus berarti permusuhan. Pertanyaan tidak harus dianggap sebagai serangan. Dan klarifikasi tidak harus dipandang sebagai pembelaan.
Dalam demokrasi yang sehat, kritik, klarifikasi dan pengawasan justru merupakan bagian dari proses menuju pemerintahan yang lebih baik.
Karena itu, berbagai perhatian yang muncul mengenai Kragilan sebaiknya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi bersama.
Bukan mencari siapa yang harus disalahkan terlebih dahulu, tetapi mencari apa yang perlu diperbaiki.
KRAGILAN ADALAH MILIK BERSAMA.
Pada akhirnya, Kragilan bukan hanya milik pemerintah, pengusaha, tokoh masyarakat atau kelompok tertentu. Kragilan adalah ruang hidup masyarakat.
Karena itu, perkembangan wilayah ini harus diarahkan agar berjalan bersama dengan kepastian hukum, tata kelola yang baik, perlindungan lingkungan, kesempatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Jika ada persoalan, mari periksa.
Jika ada kekhawatiran, mari klarifikasi.
Jika ada kritik, mari dengarkan.
Dan jika memang diperlukan perbaikan, mari lakukan bersama. Kragilan tidak membutuhkan kegaduhan.
Kragilan membutuhkan keterbukaan, kedewasaan dan kerja bersama. Sebab pembangunan yang baik bukan sekadar membuat wilayah menjadi lebih maju, tetapi juga membuat masyarakatnya merasa aman, dihargai dan ikut menikmati hasil pembangunan.
Penulis: Joni Patasarani, S.H. Advokat dan Pemerhati Sosial
Tidak ada komentar:
Posting Komentar